.webp)
Pemkab Mojokerto telah menuntaskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2024-2028. Salah satu skala prioritasnya membangun 2 aplikasi super (Super App) untuk administrasi pemerintahan dan layanan publik.
Arsitektur SPBE Pemkab Mojokerto 2024-2028 yang disusun sejak Juli 2023, terdiri dari 9 buku. Yaitu kondisi eksisting dan analisis GAP SPBE, proses bisnis dan SOP SPBE, data, informasi dan layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, tata kelola dan manajemen SPBE, peta rencana dan perkiraan biaya paket SPBE, serta executive summary.
Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto menyosialisasikan desain konstruksi SPBE untuk 5 tahun ke depan itu kepada seluruh kepala OPD, sekretaris OPD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala bagian, para camat, serta direktur RSUD dan BUMD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sosialisasi yang berlangsung di aula Kencono Wungu, Hotel Arayana, Trawas 22-24 November ini menghadirkan narasumber Toni Dwi Susanto, pakar E-Government dari ITS Surabaya.
"Arsitektur SPBE ini proses membuatnya melibatkan tim ahli secara bottom up. Artinya, dibangun sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah harus paham dulu tugas dan fungsinya, baik untuk internal maupun layanan publik. Barulah tugas dan fungsi itu dilaksanakan dan dirupakan dalam bentuk digitalisasi," terang Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati ketika membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur SPBE tahun 2024-2028, Rabu (22/11/2023).
Dalam arahannya, Bupati Ikfina meminta semua peserta sosialisasi dan bimtek terlibat aktif mengembangkan digitalisasi sesuai road map dan timeline SPBE 2024-2028. Menurutnya, rancangan SPBE Pemkab Mojokerto ini tidak akan kandas meskipun terjadi pergantian kepala daerah dalam Pilkada 2024.
Sebab, rancangan ini wajib direview setiap tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan, serta arsitektur Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Ikfina juga mewanti-wanti agar semua unsur Pemkab Mojokerto selalu solid merealisasikan arsitektur SPBE 2024-2028.
"Digitalisasi sebetulnya upaya mempermudah dan mempercepat tugas-tugas kita. Dengan digitalisasi, dalam pemantauan kinerja sudah tidak bisa diakali karena semua fair," jelasnya.
Tidak hanya membuka sosialisasi dan bimtek, Bupati Ikfina juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah yang berprestasi mengimplementasikan arsitektur SPBE 2019-2023. Kategori pengelolaan perjalanan dinas secara elektronik terbanyak dimenangkan Bapenda, Disperindag, dan Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto.
Penghargaan kategori penggunaan tanda tangan elektronik terbanyak diraih Dinas Sosial, Bapenda, dan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Kategori pelaporan satu data Palapa terlengkap disabet Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.
Sedangkan penghargaan kategori situs (website) perangkat daerah paling aktif diserahkan kepada Kecamatan Jetis, Dinas Kesehatan, dan RSUD RA Basoeni, Mojokerto. Ikfina menuturkan, penghargaan ini sekaligus menjadi bahan evaluasinya untuk melihat tingkat partisipasi perangkat Pemkab Mojokerto dalam merealisasikan SPBE. Ke depan, ia mengupayakan hadiah bagi para peraih penghargaan.
"Saya membayangkan nanti penghargaan untuk pimpinan (perangkat daerah) berupa pembiayaan untuk peningkatan kapasitas. Kemudian ada hadiah juga untuk tim yang membantu. Itu akan terealisasi apabila Allah SWT menghendaki saya menjadi bupati. Jika tidak, ya terserah siapa yang akan menjadi bupati," tegasnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto menambahkan, saat ini indeks SPBE Pemkab Mojokerto di angka 2,73. Pihaknya menargetkan indeks SPBE naik menjadi 3,3 tahun 2024. Tidak hanya itu, tahun depan pula pihaknya mulai membangun 2 aplikasi super untuk administrasi pemerintahan dan layanan publik.
"Tujuan super App memberi kemudahan kepada seluruh ASN maupun masyarakat Kabupaten Mojokerto. Yaitu hanya dengan satu aplikasi bisa mengakses berbagai layanan," tandasnya.
(anl/ega)
