.webp)
Makanan untuk balita stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal di Jombang ditolak sebagian penerima. Sebab makanan yang dibagikan Dinas Kesehatan setempat itu dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
Penolakan PMT Lokal untuk balita stunting salah satunya terjadi di Desa Madiopuro, Sumobito, Jombang. Terdapat 8 balita stunting di desa ini yang menerima makanan tersebut pada Senin (13/11). Masing-masing anak mendapat jatah nasi, 1 potong ayam goreng, 2 telur puyuh, 1 bungkus sup, dan 1 pisang.
"Bantuannya (PMT Lokal) saya tolak, saya kembalikan. Kalau masalah makanan ada ulatnya, saya kurang tahu," ujar Kepala Desa Madiopuro, Suwito Hadi kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suwito menjelaskan pihaknya mengembalikan 6 porsi PMT Lokal kepada pihak Puskesmas Sumobito selaku penyalur. Sedangkan 2 porsi ia serahkan kepada penerima, tapi sudah dibuang. Menurut Suwito, bantuan makanan tambahan tersebut dari Dinas Kesehatan Jombang.
"Saya kembalikan ke puskesmas karena tidak layak untuk dikonsumsi. Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran miliaran untuk mengentas masalah stunting. Kalau bantuan makanan tidak layak ya malu besar. Mohon maaf, kalau masyarakat diberi makanan tidak layak, wajib saya tolak," terang Suwito.
Kepala Puskesmas Sumobito dr Hexawan Tjahya Widada menjelaskan pihaknya sebatas bertugas menyalurkan PMT Lokal untuk balita stunting dan bumil KEK di 11 desa wilayahnya. Menurut Hexawan, penolakan hanya terjadi di Desa Madiopuro.
"Waktu itu pembagian di desa, kadesnya tahu-tahu datang lihat, yang sudah ambil 2, yang 6 ditolak. Ya sudah, saya minta maaf ke kadesnya. Kemudian ditambah-tambahi ada ulatnya, padahal tidak ada," jelasnya.
Makanan untuk balita stunting yang ditolak Kades Madiopuro, lanjut Hexawan, sejatinya layak dikonsumsi. Kondisi makanan tersebut juga tidak basi. Terkait foto belatung di sayur sup yang beredar, ia memastikan tidak benar.
"Itu bukan belatung, tapi ulat sayur yang mungkin ikut terebus. Saat dibersihkan tidak kelihatan, begitu dipanaskan, terus muncul keluar. Kami tidak paham karena proses di penyedianya," ungkapnya.
Terkait penolakan dari Kades Madiopuro, Hexawan mengaku sudah melaporkannya ke Dinas Kesehatan Jombang. Ia menilai Kades Madiopuro menilai PMT Lokal itu tidak layak atas persepsinya sendiri. Salah satunya setelah melihat pisang yang nampak terlalu matang.
"Saya kurang paham (alasan Kades Madiopuro menolak PMT Lokal). Ya sudah itu pilihannya dia. Mungkin pemandangannya, pisangnya agak ketuaan karena ketumpuk-tumpuk," ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Jombang, Syaiful Anwar membenarkan banyak komplain terhadap PMT Lokal untuk sekitar 4.000 balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) di Jombang. Makanan tambahan tersebut rencananya disalurkan setiap hari selama 30 hari mulai kemarin.
"Karena banyak komplain, artinya quality control (pengawasan kualitas) penyedia tidak baik, akhirnya kami hentikan," jelasnya.
Syaiful menuturkan, pengadaan PMT Lokal dikerjakan Dinas Kesehatan Jombang menggunakan anggaran insentif fiskal dari pemerintah pusat. Pihaknya menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia makanan tambahan tersebut.
"Saran pemerintah pusat, pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. Sehingga tidak kami belanjakan fabrikasi berupa susu," tandasnya.
(irb/iwd)
