Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta masyarakat untuk melaporkan bila ada ASN yang terang-terangan memberi dukungan pada Pemilu 2024 atau capres. Meskipun hanya sekadar memberikan like di media sosial.
"Itu kan kami juga membutuhkan masyarakat. membutuhkan media. Lek ada seng nge-like ngomong ke aku. Mosok aku yo lihat satu-satu. laporkan saja, ini negara terbuka (Kalau ada yang nge-like lapor ke saya. Masak saya harus lihat satu-satu)," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Kombes Pol Moh Duryat, Senin (2/10/2023).
Larangan untuk like atau menyukai terhadap sebuah konten di media sosial oleh seorang ASN dalam kampanye pemilihan kepala daerah tertuang dalam Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa "dalam hal etika, terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri lalu menjelaskan kepada ASN hingga saat turun ke RT, RW selalu menyampaikan untuk tidak mengorbankan keperluan dan kepentingan calon yang maju ke pemilu. Karena rasa persaudaraan hanya untuk kepentingan sesaat duniawi, seperti pemilu.
"Karena pilpres, pileg, pilkada itu kepentingan duniawi. Jadi dijaga persaudaraan. Dengan cara memilih dengan hati nurani. Tapi jangan dikeluarkan dari lisan kita dengan menjatuhkan orang lain dengan fitnah orang lain, jaga Surabaya, jangan seperti itu," jelasnya.
Ia memberi contoh, bila nantinya dia maju Pilwali Surabaya lagi pasti akan turun ke masyarakat. Namun, ia tak ingin warganya lebih mementingkan paslon, karena tidak selalu hadir di saat warga kondisi genting membutuhkan bantuan. Ketika tetangga sedang membutuhkan pertolongan, pastinya meminta bantuan tetangga terdekat.
"Contoh, warga pasti ada yang memilih saya menjadi wali kota, oleh karena itu saya turun. Tapi ketika ada yang membutuhkan keranda mayit, tidak mungkin dia telepon kepada wali kotanya, pasti telepon tetangganya. Artinya jaga silaturahmi dengan tetangga. Ojok kepentingan wali kota, membela saya sampai memberikan kepentingan duniawi. karena wayahe mati ga mungkin telepon aku," jelasnya.
Menurutnya, setiap manusia memiliki hak memilih, termasuk ASN Pemkot Surabaya. Tetapi tidak dikeluarkan melalui lisan dengan cara menjatuhkan.
"Termasuk ASN, milih-miliho sekarepmu (terserah), tapi dengan hati. Pilihlah orang yang amanah, pilihlah orang yang merakyat, pilihlah bisa untuk kemaslahatan umat. Pilih lah orang yang sabar. Contohnya Presiden, ulama bisa memberikan contoh seperti itu," pungkasnya.
(abq/iwd)