.webp)
Ada 63 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Namun puluhan ASN itu tidak ditemukan di Pemkot Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi mengakui nama-nama 63 ASN itu tercatat sebagai penerima bansos. Tetapi setelah dilakukan pengecekan, seluruh nama itu tidak terdaftar sebagai ASN Pemkot Surabaya.
"Tidak ada (di Pemkot Surabaya). Ada 63, tapi mboh nak endi (tidak tahu di mana). Bukan nama ASN di pemkot. Saya nggak tahu ada di mana," kata Eri saat ditemui detikJatim di Stadion GBT, Senin (18/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan bahwa dalam sebuah acara yang digelar KPK dihadiri kepala daerah dengan narasumber Mensos, Surabaya sudah tidak ada keluarga PNS sebagai penerima PKH.
Namun, ditemukan ada 63 nama ASN di Surabaya yang menerima bantuan. Puluhan nama itu, kata Eri, nantinya akan diperiksa oleh KPK dan dilakukan pemeriksaan oleh DPRD Surabaya.
"Karena di Surabaya ada kementerian, provinsi, ada pemkot. Yang 63 bukan Pemkot Surabaya, karena nama-nama itu tidak ada di pemkot. Jadi ini yang akan diperiksa KPK, kita sudah sampaikan ke DPRD, Insyaallah kita dengan DPRD juga akan mengundang dari kejaksaan, kepolisian dengan apa yang disampaikan KPK," jelasnya.
Kemensos menemukan data sebanyak 500 ribu penerima bansos yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK). Eri menegaskan, di Surabaya tidak ada.
"Insyaallah tidak ada (penerima bansos miliki gaji di atas UMK)," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa warga penerima PKH tidak boleh menerima bantuan permakanan. Termasuk bantuan sekolah seperti KIP tidak boleh diberikan setelau menjadi penerima bantuan PKH.
"Terkait bantuan PKH juga dievaluasi oleh Bu Menteri (Tri Rismaharini), masih banyak yang memiliki motor, onok seng mobil. Tapi ini bukan di Surabaya, di Surabaya akeh motore," pungkasnya.
(dpe/iwd)
