.webp)
SMPN 1 Ponorogo menarik sumbangan jutaan rupiah kepada wali murid. Sumbangan Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah (SPPMS) itu digunakan untuk membeli mobil, alat musik, dan komputer.
Kebijakan yang dinilai memberatkan wali murid ini menuai beragam komentar. Apalagi wali murid dikatakan sebenarnya keberatan, tapi tidak berani protes ke sekolah.
Berikut sejumlah fakta sumbangan beli mobil di SMPN 1 Ponorogo:
1. Program Komite
Kasus sumbangan beli mobil SMPN 1 Ponorogo viral di media sosial (medsos). Warganet menilai sumbangan Rp 1,5 juta-Rp 1,7 juta per siswa itu memberatkan orang tua murid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala SMPN 1 Ponorogo Imam Mujahid mengatakan sumbangan beli mobil itu program komite yang juga sebagai mitra sekolah. Menurutnya, sumbangan juga sudah diteliti Aparat Penegak Hukum (APH).
"Jadi sekolah dan komite merupakan mitra, komite yang memberi kebijakan bersama wali murid. Ini sudah melalui proses panjang bahkan kami mendatangkan APH juga untuk meneliti," terang Imam, Jumat (29/9/2023).
2. Bersifat Sumbangan Bukan Pungutan
Imam mengatakan hal itu bukanlah pungutan melainkan sumbangan. Jadi, wali murid bisa sukarela memberikan sumbangan, dari nominal terkecil hingga terbesar.
"Ada siswa yang tidak mampu, minta keringanan atau bebas, ya bisa saja dengan menunjukkan bukti dari desa atau kelurahan," jelas Imam.
3. Sumbangan untuk Beli Mobil hingga Alat Musik
Menurut Imam, sumbangan yang ditetapkan sudah sesuai kebutuhan sekolah. Sumbangan itu akan digunakan untuk membeli mobil, alat-alat musik, dan peralatan komputer sekolah.
"Komputer sudah lama, alat musik juga, mobil sering mogok. Jadi kami bisa upgrade melalui komite," ungkap Imam.
Ia mengungkapkan alat musik yang sudah lama tidak bisa menunjang kebutuhan siswa. Padahal sekolah ingin siswa-siswinya bisa mendapatkan fasilitas musik yang bagus. Mobil sendiri biasa dipakai kegiatan OSIS dan mengantarkan para murid mengikuti lomba.
"Mobil juga untuk mobilisasi, kemarin sempat dipakai untuk kegiatan OSIS juga mogok. Jadi, adanya sumbangan itu untuk kepentingan sekolah dan siswa. Misal sekolah kita ikut lomba, bisa pakai mobil yang tidak mogok," tambahnya.
4. Orang Tua Siswa Keberatan
Salah satu wali murid SMPN 1 Ponorogo berinisial PR mengatakan para orang tua murid mempertanyakan urgensi pembelian mobil baru. Apalagi ditentukan mobil yang dibeli harus Toyota Kijang Innova keluaran 2017, 2018, atau 2019.
"Padahal murid ada 200 lebih, apakah mungkin semua murid bisa menggunakan mobil itu?" tutur PR. Namun, ia sendiri tidak mempermasalahkan jika sumbangan digunakan untuk membeli komputer dan alat musik.
Menurutnya, jika untuk keperluan itu, semua murid masih bisa menggunakannya untuk menunjang kegiatan akademik maupun nonakademik. Sementara membeli mobil baru dianggap tak sesuai kebutuhan sekolah.
"Saya keberatan itu bukan dalam rangka tidak setuju dengan kemajuan sekolah, tapi tolong dipikirkan kembali karena banyak aturan yang harus dipertimbangkan," tambahnya.
PR juga mengaku banyak orang tua siswa yang keberatan dengan sumbangan beli mobil. Namun, mereka tidak berani protes karena khawatir anaknya diperlakukan berbeda.
"Jadi mereka takut kalau anaknya dibedakan karena protes, lebih baik ikut saja dengan keputusan. Ini bentuk kekhawatiran kami sebagai orang tua," ungkapnya.
5. Dinas Pendidikan Bakal Evaluasi Sumbangan Beli Mobil
Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan sudah menghubungi komite dan kepala sekolah untuk merevisi sumbangan tersebut. Ia juga menyebut arahan Bupati Ponorogo hingga Dinas Pendidikan Jatim agar pelayanan pendidikan jangan sampai memberatkan masyarakat.
"Harus ada skala prioritas dari sumbangan tersebut. Kami sudah menghubungi komite dan kasek SMPN 1 Ponorogo agar merevisi kembali sumbangan tersebut, jangan sampai menimbulkan keresahan," jelas Nurhadi. Ia pun menilai permasalahan ini harus didiskusikan kembali antara sekolah dan komite.
Menurut Nurhadi, sumbangan beli mobil baru harus dikaji ulang, apakah harus sekarang atau bisa ditunda. "Kepentingan membeli mobil sejauh mana dulu. Kepentingan mobil itu misal tidak dilakukan sekarang kenapa harus sekarang, makanya harus dievaluasi kembali," imbuhnya.
Nurhadi menekankan sumbangan komite harus berdampak pada peningkatan kemajuan sekolah, terutama SDM peserta didik dan guru. Jangan sampai memberatkan para wali murid.
"Jadi harus dievaluasi dan didiskusikan dengan komite, skala prioritasnya apa, juga program yang menunjang kepentingan peserta didik ke depan lahir anak-anak yang cerdas, kreatif," tandasnya.
(irb/fat)
