.webp)
KPK menjawab sentilan Partai NasDem soal alasan KPK mengusut kembali dugaan korupsi di lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). NasDem mempertanyakan mengapa kasus ini diusut lagi di tengah ramai deklarasi Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Diketahui, kasus yang diusut KPK ini soal pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Dugaan korupsi di Kemnaker terkait sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012. Saat itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menjabat sebagai Menaker RI.
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mempertanyakan posisi KPK dalam mengusut dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Gus Choi menilai, kasus itu sengaja dibuka kembali saat Cak Imin akan melakukan deklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK menjawab hal ini. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, pengusutan perkara dugaan korupsi tersebut di Kemnaker telah berjalan lama.
"Perlu dipahami jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," kata Ali dikutip dari detikNews, Minggu (3/9/2023).
Ali mengatakan pengusutan kasus di Kemnaker dilakukan secara profesional. Dia menyebut pihaknya juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK.
"Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK," jelas Ali.
"Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ali memastikan kerja pemberantasan korupsi di KPK tidak akan terpengaruh dengan dinamika politik saat ini. Kerja KPK, kata Ali, akan mengacu pada kelengkapan alat bukti.
"Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," katanya.
Nasdem Heran KPK Usut Korupsi Kemnaker saat Cak Imin Deklarasi
Partai NasDem menuding KPK mengada-ada karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. NasDem mempertanyakan posisi KPK.
Dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.
"KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya.
Gus Choi mengaku heran tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Cak Imin mau deklarasi cawapres. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakkan hukum.
"Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu," jelasnya.
"KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah," imbuhnya.
(hil/fat)
