NasDem Sentil KPK yang Tiba-tiba Usut Dugaan Korupsi Kemnaker Era Cak Imin

Surabaya - NasDem menyentil KPK yang tiba-tiba mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi menyebut KPK hanya mengada-ada. Baginya, KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.

"KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Gus Choi meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakkan hukum.

Ia heran tiba-tiba saat Cak Imin mau deklarasi cawapres, kasus lama dimunculkan dan menyeret-nyeret nama Cak Imin.

"Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu," jelasnya.

"KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah," tandasnya.

Diketahui sebelumnya KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Kasus itu terjadi pada 2012.

"(Terjadi) tahun 2012," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012. Asep mengatakan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker bermula dari laporan masyarakat. KPK lalu mengusut sesuai dengan waktu kejadian perkara tersebut.

"Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu," jelas Asep.