.webp)
Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Pemkab Blitar, Arif Djaelani mengatakan pihaknya menjadi stakeholder yang turut diundang Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar awal bulan lalu. Dalam hearing membahas anggaran perbaikan jalan, diungkapkan, memang perbaikan jalan desa itu bukan kewenangan Dinas PUPR. Karena tidak masuk dalam SK Bupati Blitar sebagai jalan kabupaten.
Dari mapping lokasi jalan, Dinas Perkim bisa melakukan perbaikan melalui program pembangunan kawasan kumuh. Lagi-lagi usulan itu terhalang regulasi, tidak adanya dana dari pemerintah pusat untuk merealisasikan program itu di wilayah Kabupaten Blitar. Kalaupun ada, pembiayaannya menggunakan dana dari APBD Pemkab Blitar.
Dari hasil hearing tersebut, kemudian diputuskan penanganan jalan rusak di Dusun Semanding akan dilaksanakan Dinas Perkim. Dengan mekanisme, pemerintah desa mengajukan proposal bantuan kepada Pemkab Blitar.
"Proposal sudah kami terima. Kami sudah lakukan survei dan kajian di lokasi. Kemudian saya berkoordinasi dengan bapeda, BPKAD dan kami masukkan skala prioritas untuk pembangunan jalan rusak sekitar 1,6 KM. Kami butuhnya dana sekitar Rp 700 juta melalui PAK," kata Arif kepada detikJatim, Selasa (8/8/2023).
Arif berharap besaran anggaran perbaikan itu bisa disetujui oleh Bupati Blitar. Namun jika hanya disetujui separuhnya, maka pihaknya akan langsung melakukan perbaikan sesuai turunnya anggaran yang diberikan Bupati Blitar.
"Yang penting ada progresnya lah. Gak dibiarkan saja terus rusak begitu. Yang penting ada dulu perbaikan. Kalau sekarang bisa tuntas ya Alhamdulillah. Kalau dananya hanya cukup bangun 300 meter yang itu dulu dilakukan," tandasnya.
Arif juga mengungkap, dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan Dusun Semanding memang lebih tinggi. Ini karena permintaan warga setempat, bahwa jalan harus di hotmix. Sementara, pihak desa yang mempunyai kewenangan melakukan perbaikan hanya sanggup melabur jalanan yang berlubang.
Kabar ini menjadi angin segar bagi warga Dusun Semanding. Perjuangan mereka untuk merdeka dari jalan berlubang, mulai mendapat respon dari Pemkab Blitar. Kebesaran hati mereka untuk komitmen menolak semua kontrak politik atas dasar hak warga negara mendapatkan fasilitas publik yang memadai, terbayarkan.
"Kami berharap disetujui Rp 700 juta. Ini bukti negara ada untuk rakyatnya," pungkas Santoso, warga setempat.
(abq/iwd)
