.webp)
Kondisi jalan rusak itu, sejak viral sampai hari ini, belum tersentuh perhatian Pemkab Blitar sama sekali. Warga kemudian membentangkan kain putih sepanjang 10 meter. Di atas kain itu, sekitar 200 orang membubuhkan tanda tangan. Tak hanya warga sekitar, namun juga warga desa lain yang melintas.
"Kami juga memaksa semua perangkat Desa Bangle menandatangani. Ini sebagai bukti mereka benar-benar tidak mampu memperbaiki jalan desa dengan Dana Desa," kata Moh Bisri Mustofa, salah seorang warga sekitar kepada detikJatim, Sabtu (29/7/2023).
Sebelumnya, warga telah melakukan beragam upaya agar jalan dusun ini diperbaiki. Namun upaya itu mentok, ketika pihak desa menyatakan tak sanggup membiayai.
Menurut Bisri, pihak desa juga mengakui ada prosedur penganggaran dana desa yang mereka lewati. Sehingga, biaya perbaikan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab desa tidak terpenuhi.
"Desa mengakui, mereka tidak melalui prosedur musyawarah dusun yang menjadi rekomendasi keputusan dalam musyawarah desa. Ini sudah mentok," jelasnya.
Bisri mengaku, ada alternatif pembiayaan yang dijanjikan dua parpol. Namun dengan syarat, warga terikat kontrak politik dengan parpol tersebut. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh warga. Karena urusan perbaikan jalan seharusnya tidak dipolitisasi dengan kepentingan politik parpol tertentu.
"Kami tolak urusan dengan parpol. Perbaikan jalan rusak itu tidak ada hubungannya dengan hak pilih warga. Ini kaitannya dengan kewajiban kami membayar pajak. Katanya pajak dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kalau desa sudah tidak mampu, harusnya pemerintah di atasnya yang turun kan. Lah ini Pemkab Blitar respons saja tidak," ungkapnya.
Bisri menyesalkan kedatangan wakil rakyat, namun demi kepentingan parpol pengusungnya. Karena, bagi warga Dusun Semanding, siapapun anggota DPRD Kabupaten Blitar yang memudahkan pembiayaan perbaikan jalan ini, merupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
"Mereka itu wakil rakyat kan. Bukan wakil parpol. Jadi jangan politisasi kepentingan rakyat atas dasar kepentingan partai," tegasnya.
Sementara Kades Banggle, Nur Huda mengatakan, keluhan warganya telah disampaikan kepada Pemkab Blitar. Karena untuk memperbaiki jalan dusun yang rusak, Dana Desa jelas tidak cukup.
Apalagi, warga inginnya diperbaiki menjadi jalan hotmix yang membutuhkan dana besar. Proposal telah dikirimkan ke Pemkab Blitar dan mereka diundang hearing dengan dewan pada Selasa (1/8) pekan depan.
"Kalau untuk ngelabur saja kami mampu. Tapi warga maunya dihotmix. Ini saya sudah kirimkan proposal kepada bupati, Dinas PUPR dan Perkim sekalian. Katanya mau diupayakan dana hibah. Biar semua percaya, nanti Selasa bertemu DPRD Kabupaten Blitar sendiri yang akan menyampaikannya," pungkasnya.
(hil/iwd)
