.webp)
Menko Polhukam RI Mahfud Md memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tepat waktu. Isu-isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan kini mulai tak terdengar.
"Tahun ini adalah tahun politik. Pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, tahapan ini dan tahapan terakhir ke depan, bahwa pemilu 2024 jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi," kata Mahfud Md usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Selasa (8/8/2023).
"Jadi tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode. Karena implikasinya bagi konstitusi sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di bidang kehidupan politik kita, jika kita tidak bisa memastikan pemilu dilaksanakan sungguh-sungguh dan sesuai jadwal," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud Md mengatakan, perlunya ada penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menjaga Pemilu dari pelanggaran-pelanggaran.
"Kita antisipasi pelanggaran yang bisa membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Penegak hukum kita menentukan perlunya ada Gakkumdu," jelasnya.
Selain itu, ia menyebut, ada sejumlah penyakit dalam Pemilu yang harus diantisipasi. Salah satunya soal politik uang.
"Penyakit pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang itu politik uang. Yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. (Caranya) banyak, ada yang borongan melalui pejabat-pejabat desa, kecamatan, banyak di KPU. Meski KPU independen, tapi di tingkat desa, TPS itu orang-orangnya KPU semua. Politik uang sering dibeli dari mereka," bebernya.
"Kalau politik uang yang eceran, ya serangan fajar," lanjutnya.
Selain politik uang, Mahfud Md meminta masyarakat waspada terhadap berita hoaks. Lalu, ada politik identitas yang mengintimidasi pihak-pihak tertentu.
"Hasil CG Kompas, bahwa 56% masyarakat kita khawatir akan polarisasi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik bahkan politik identitas. Politik identitas itu bahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Beda dengan identitas politik. Karena setiap orang punya identitas politik, punya ikatan premordial, agama, suku itu identitas, ras itu identitas," jelasnya.
"Apakah memilih berdasarkan itu (identitas politik) tidak boleh? Ya boleh tapi bukan dijadikan alat untuk mendiskriminasikan orang lain. Misal Jawa sikat Bugis, itu namanya politik identitas menggunakan identitas politik," tambahnya.
Mahfud menambahkan, Pemilu memang sulit mencari pemimpin yang sempurna. Namun, harus dicari pemimpin yang lebih banyak baiknya.
"Pemilu mencari pemimpin bersama, bukan cari musuh. Pemilu sulit menghadirkan pemimpin sempurna, tapi pemilu untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk jadi pemimpin. Jadi agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Pilihnya yang terbaik, usai pemilu nanti saling dukung satu sama lain. Kita masyarakat cerdas harus memilih calon yang mendengar aspirasi rakyat," tandasnya.
(hil/dte)
