.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyentil warga yang baru pindah ke Kota Pahlawan beberapa bulan kemudian meminta bantuan. Baginya, hal ini tak adil bagi warga asli Surabaya.
Urbanisasi dan mengubah domisili KTP di Surabaya rupanya ada yang menyalahgunakan untuk mendapatkan bantuan. Seperti sekolah dan perawatan kesehatan secara gratis.
Hal tersebut pun membuat Eri galau. Karena bukan tak ingin membantu, hanya saja ada warga yang sejak lahir dan para keturunannya lahir di Surabaya lebih berhak mendapatkan bantuan dari APBD kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya urbanisasi boleh masuk ke Surabaya, tapi jangan langsung meminta bantuan kepada Pemkot Surabaya. Kuate sak piro pemerintah, anggarane piro (kuatnya seberapa pemerintah, anggarannya berapa). Mohon maaf, kemiskinan 60 ribu, terus ada kejadian kemarin nambah-nambah, terus kapan selesainya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Convention Hall, Senin (24/7/2023).
Menurut Eri, semakin banyak warga pendatang dari luar daerah yang ingin pindah KK Surabaya. Bahkan, tujuan berpindah karena ingin mendapat bantuan atau sekolah gratis.
"Kalau saya harus memberikan pengobatan gratis, memberikan sekolah gratis untuk orang yang masuk KTP Surabaya belum setahun, bagaimana nasib warga Surabaya yang puluhan tahun lahir di sini, hidup di sini, menderita. Masak saya harus mendahulukan orang lain dulu," keluhnya.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas dalam memberikan intervensi bantuan. Yakni diprioritaskan bagi warga asli atau yang sudah lama menjadi penduduk Surabaya.
"Surabaya ini primadona. Tetapi saya akan mempertahankan Surabaya agar tidak semuanya pindah Surabaya untuk mendapatkan fasilitas dari Pemkot Surabaya. Apapun yang diberitakan silakan, tapi saya berdiri untuk orang Surabaya, saya berdiri untuk membahagiakan orang Surabaya dulu, baru orang yang luar Surabaya," jelasnya.
Berdasarkan Data Dinas Sosial Surabaya, pada tahun 2022, ada sebanyak 1.090 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah di-reunifikasi atau dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan data hingga Juli tahun 2023, terdapat 456 PPKS yang telah di-reunifikasi.
PPKS yang dipulangkan itu sebelumnya terjaring razia Satpol PP Surabaya. Mereka di antaranya, terdiri dari anak terlantar, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), anak jalanan, pengemis, pengamen, pemulung hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Eri pun menegaskan bahwa pemkot akan memprioritaskan warga asli atau penduduk Surabaya. Ia pun akan mempertahankan agar warga luar daerah tidak mudah jadi penduduk Surabaya hanya karena ingin mendapatkan bantuan.
"Jadi yang seperti viral tadi tolong cek, dia pindah Surabaya sudah satu tahun atau belum. Terus nasibnya wargaku yang sudah tahunan bagaimana? Saya berdiri untuk orang Surabaya, dan saya membahagiakan orang Surabaya dulu," pungkasnya.
(esw/iwd)
