Wabup Blitar Carikan Dana Non-APBD untuk Tangani Jalan Desa yang Rusak

Blitar - Kondisi jalan desa rusak di Kabupaten Blitar yang terpampang di media sosial makin banyak. Sayangnya dana desa tidak mencukupi untuk biaya perbaikan.

Berkaitan masalah jalan ini, Wabup Rahmad Santoso berjanji mencarikan dana non-APBD. Dia mengakui, dana desa memang tidak cukup untuk perbaikan jalan di wilayah mereka.

Ketika desa tak mampu, maka menjadi tanggung jawab moral pemimpin daerah untuk mencarikan solusi. Dia tegaskan , butuh pemikiran kreatif untuk mendapatkan dana di luar APBD.

"APBD itu banyak ketentuan dan terbatas. Jadi saya harus kreatif mencari solusi di luar itu. Saya sudah komunikasi dengan beberapa pihak swasta untuk memberikan bantuan sosialnya. Apalagi di lokasi yang punya prestasi nasional," katanya kepada detikJatim, Minggu (9/7/2023).

Selain dana CRS, Rahmat menilai Kabupaten Blitar sangat potensial mendatangkan investor. Baik dari segi pertanian, perikanan, peternakan dan pengembangan potensi daerah.

Dalam waktu dekat, Rahmat bersama Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar yang juga kader PAN akan berkeliling melihat langsung kondisi jalan rusak.

Dia akan melakukan pemetaan prioritas perbaikan jalan sesuai dengan peruntukkan. Dan tentu juga untuk menghitung plafon anggaran perbaikan.

Wabup Rahmat menegaskan sebagai kepala daerah dia akan bertanggung jawab atas kerusakan jalan ini dengan memperbaikinya sebelum 2024 atau masa jabatannya berakhir.

"Ya ini bentuk tanggung jawab saya sudah dipilih oleh warga Kabupaten Blitar toh. Saya secepatnya ajak Sekretaris Komisi 4 DPRD, Pak Medi Wibawa untuk keliling. Mana jalan yang prioritas diperbaiki. Berapa anggaran yang dibutuhkan," tandas Wakil Ketua DPW PAN Jatim.

Data Dinas PUPR Kabupaten Blitar, kerusakan jalan kurang lebih 300 km dari total 1.558 km Jalan Kabupaten. Anggaran untuk Jalan di Tahap 1 tahun 2023 kurang lebih hanya Rp 98 miliar.

Seperti diketahui selama 2023 ini sejak Januari-Juni, telah terjadi aksi protes warga terkait jalan rusak di Kabupaten Blitar. Terutama di wilayah Blitar selatan, seperti di Kecamatan Wates, Bakung, Panggungrejo, Wonotirto, Sutojayan, dan Kademangan.

Selain itu juga di Kecamatan Ponggok, Srengat, Nglegok, Kanigoro, dan terakhir beberapa hari yang lalu warga di Desa Semen, Kecamatan Gandusari juga menyampaikan protes soal jalan rusak.

"Sebagai pemimpin yang sudah diamanahi masyarakat, saya tidak bisa menyerahkan masalah begitu saja. Apalagi mereka (desa) sudah bilang nggak mampu. Semua yang saya lakukan, sudah saya konsultasikan dengan Ketum PAN. Dan PAN 'Hadir Bantu Rakyat'. Itu bukan slogan saja. Harus ada realisasinya," pungkasnya.