.webp)
DPP Partai Demokrat memecat Mohammad Fauzi Irwana salah satu kadernya di Nganjuk. Fauzi dipecat karena memosting foto dengan Moeldoko di sosial medianya.
Fauzi Irwana merupakan Mantan Ketua DPC Demokrat Nganjuk dan kini menjabat sebagai Anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi Demokrat.
Dalam salinan surat yang diterima detikJatim, surat pemecatan Fauzi Irwana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 33/SK/DPP.PD/IV/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Mohammad Fauzi Irwana, SE.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya pada 17 April 2023.
Dalam surat itu, tercantum alasan DPP Demokrat memecat Fauzi. Yakni Fauzi terindikasi mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) karena terbukti dengan sengaja mengunggah foto bersama KSP Moeldoko pada akun sosial media miliknya.
Keputusan DPP Partai Demokrat ini disebutkan juga merujuk dari usulan DPC Partai Demokrat Nganjuk dan DPD Demokrat Jawa Timur tentang pemberhentian sementara Fauzi Irwana.
"Menetapkan pemberhentian tetap sebagai anggota partai Demokrat kepada saudara Mohammad Fauzi Irwana, SE. Mencabut kartu tanda anggota Partai Demokrat saudara Mohammad Fauzi Irwana," tulis isi surat tersebut seperti yang dilihat detikJatim.
Fauzi Buka Suara Usai Dipecat
Fauzi mengaku heran dengan keputusan Demokrat. Sebab, dirinya hanya bersilaturahmi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
"Ya saya bingung. Saya silaturahmi dengan Pak Moeldoko, yang salah apa? Saya itu garda terdepan 2021 lalu membela Partai Demokrat di Nganjuk untuk mengakui kepemimpinan Mas AHY," kata Fauzi.
Anggota DPRD Nganjuk ini juga bingung sampai saat ini dirinya belum menerima surat pemecatan berbentuk fisik dari DPP Partai Demokrat. Ia juga menyayangkan ada pihak yang menjadi operator menyebarkan foto surat pemecatan dirinya.
"Sampai malam ini saya belum menerima surat pemecatan. Tapi yang heran kenapa kepala desa di Nganjuk dapat WhatsApp blast dari beberapa nomor tidak jelas, dan di situ dikirim foto surat pemecatan saya," jelasnya.
"Proses pemecatan tidak asal seperti itu. Harusnya DPP Demokrat memanggil saya, bukan ujug-ujug main pecat atas rekomendasi DPC Demokrat Nganjuk dan DPD Demokrat Jatim. Cara-cara yang tidak baik dan tidak etis," tandasnya.
(abq/iwd)
