.webp)
DPP Partai Demokrat memecat salah satu kadernya di Nganjuk, Fauzi Irwana. Fauzi dipecat karena memposting foto bareng Moeldoko di sosial medianya.
Fauzi Irwana diketahui merupakan Mantan Ketua DPC Demokrat Nganjuk dan kini menjabat sebagai Anggota DPRD Nganjuk Fraksi Demokrat.
Ketua BPOKK DPD Demokrat Jawa Timur Mugianto menyebut, selain berfoto dengan Moeldoko, Fauzi Irwana juga melakukan pelanggaran lainnya. Yakni mendaftar bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai politik lain, NasDem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia sudah pindah partai NasDem, juga mendaftar caleg dari NasDem," kata Mugianto kepada detikJatim, Senin (1/5/2023).
Mugianto menyatakan pihaknya menghormati setiap keputusan politik seseorang. Namun, ada aturan AD/ART di Demokrat yang harus dipatuhi, dan jika dilanggar maka konsekuensinya adalah pemecatan.
Sementara itu, Fauzi Irwana saat dikonfirmasi detikJatim mengaku belum menerima surat pemecatan dari DPP.
"Sampai saat ini saya belum menerima surat itu. Baru sebatas teman-teman awak media mengirim foto (surat pemecatan) itu ke saya," jelasnya.
Sebelumnya, dalam salinan surat yang diterima detikJatim, surat pemecatan Fauzi Irwana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 33/SK/DPP.PD/IV/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Mohammad Fauzi Irwana, SE.
Dalam surat itu, tercantum alasan DPP Demokrat memecat Fauzi. Yakni Fauzi terindikasi mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) karena terbukti dengan sengaja mengunggah foto bersama KSP Moeldoko pada akun sosial media miliknya.
Keputusan DPP Partai Demokrat ini disebutkan juga merujuk dari usulan DPC Partai Demokrat Nganjuk dan DPD Demokrat Jawa Timur tentang pemberhentian sementara Fauzi Irwana.
"Menetapkan pemberhentian tetap sebagai anggota partai Demokrat kepada saudara Mohammad Fauzi Irwana, SE. Mencabut kartu tanda anggota Partai Demokrat saudara Mohammad Fauzi Irwana," tulis isi surat tersebut yang dilihat detikJatim.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya pada 17 April 2023.
(hil/iwd)
