.webp)
Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim buka suara terkait ramainya isu penolakan penggunaan fasilitas publik untuk salat Idul Fitri 1444 H di sejumlah daerah. PWPM menyebut sejumlah pemerintah daerah yang menolak seharusnya belajar soal keharmonisan di Jatim.
Hal ini disampaikan oleh Dede Nasrullah Wakil Sekretaris PWPM Jatim. Ia menyebut Jatim merupakan contoh nyata bagaimana keharmonisan dalam membangun komunikasi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang ada.
"Saya kira kepala daerah lain harus bisa mencontoh beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang cukup harmonis dan kondusif membangun komunikasi dengan ormas" kata Dede dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Selasa (18/04/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede menegaskan bahwa Jatim adalah daerah dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Berbagai perbedaan berdasarkan paham agama, etnis, suku dan kepercayaan juga relatif tinggi. Dalam konteks mengelola perbedaan tersebut, banyak kepala daerah yang layak dijadikan contoh.
"Banyak agenda-agenda Muhammadiyah di Jawa Timur yang disupport dan didukung penuh oleh para kepala daerah disini. termasuk agenda perayaan Idul Fitri," ujar pria yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Dede menyebut beberapa kepala daerah yang selama ini layak dijadikan contoh dalam membangun harmonisasi ditengah perbedaan. Diantaranya ada seperti Gubernur Khofifah Indar Parawangsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan banyak lagi kepala daerah lain yang juga layak dijadikan contoh.
Selain itu, Dede juga menegaskan pentingnya mengelola perbedaan secara bijak dan cerdas. Sebab hal ini merupakan modal sosial untuk memahami perbedaan.
"Perbedaan keyakinan ini merupakan bagian dari modal sosial spiritual agar kita mampu memaknai perbedaan ini bukanlah sebagai masalah akan tetapi sebagai kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama," tutur Dede.
"Maka sangat penting bagi kepala daerah dan Muhammadiyah untuk menciptakan harmonisasi, memiliki sikap saling toleransi dan menghargai," tambah Dede.
Dede juga mewanti-wanti agar kejadian penolakan penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan keagamaan tak terulang kembali. Sebab hal itu jelas mencederai keharmonisan pemerintah dan ormas keagamaan.
Sebagai informasi, izin pelaksanaan salat Idul Fitri 21 April mendapat penolakan dari berbagai Pemda yaitu di Kota Sukabumi, Jawa Barat dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Penolakan juga terjadi di Pamedan Puro Mangkunegaran. Penolakan terjadi karena Pengurus Ranting Pemuda Muhammadiyah Keprabon sempat tidak mendapatkan izin dari Puro Mangkunegaran untuk menggelar salat Id di sana.
(abq/iwd)
