.webp)
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menanggapi aksi unjuk rasa di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kota Madiun atau yang akrab disapa sebutan UMMAD. Dalam demo itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMMAD meminta agar Rektor UMMAD mundur.
Pada saat itu mahasiswa terlihat mengusung keranda mayat dengan tulisan 'RIP Intelektualitas'. Keranda itu dianggap sebagai simbol matinya intelektualitas di Kampus UMMAD karena rektor Prof Dr Sofyan Anif diduga melakukan rekrutmen dosen yang belum memiliki ijazah S-2 karena merupakan dari kalangan praktisi.
"Jangan Kampus kami ini dijadikan tempat mencari makan, bukan sebagai tempat mengabdi kepada Muhammadiyah," ujar Ilham Mujahidin, koordinator aksi dalam orasi, Selasa (18/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PP Muhammadiyah menyayangkan aksi demo itu. Persoalan yang dituntut mahasiswa seharusnya bisa dibicarakan bersama dalam dialog dengan pimpinan universitas. Untuk itu Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah mempelajari isi tuntutan dan isu yang berkembang.
Ketua PP Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan Rais menyampaikan bahwa berdasarkan kesimpulan sementara disimpulkan bahwa tuntutan yang disampaikan BEM banyak tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Karena itulah PP Muhammadiyah mengajak semua pihak mengedepankan tabayun (dialog).
Adik kandung Amien Rais menyampaikan itu dalam Konferensi Pers di Kantor Majlis Diktilitbang Yogyakarta. Dahlan menjelaskan bahwa sebelumnya Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah memang menunjuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai universitas pembina di UMMAD Madiun. Termasuk menunjuk Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif untuk memimpin sementara di UMMAD.
"SK (Surat Keputusan) penugasan kepada UMS untuk membina UMMAD. Termasuk juga penugasan kepada Pak Rektor UMS sekaligus. Yang dilakukan yakni memimpin, memperbaiki, dan memajukan UMMAD. Saya lihat yang sudah dilakukan memperbaiki sarana prasarana, system organisasi dan pembelajaran," ujar Dahlan di dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim pada Minggu (26/3/2023).
Ia juga menegaskan bahwa dalam penugasan itu Rektor UMS tidak sendirian. Turut dilibatkan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) UMS untuk mempercepat perbaikan di Kampus UMMAD.
"Termasuk membawa pendanaan ke UMMAD dengan jumlah yang cukup besar. Jadi tidak betul kalau dikatakan cari makan. Karena ini tugas besar dari PP Muhammadiyah. Sekali lagi ini tugas pembenahan, memastikan jalannya organisasi itu dengan baik. Pembangunan banyak berubah. Bukan bermaksud apa-apa, semata-mata melaksanakan tugas PP memajukan UMMAD. Ini ibarat legan golek momongan. Meski momongannya itu dari penugasan PP," ujarnya.
PP Muhammadiyah memberikan tugas ke UMS tidak sekali ini saja, tetapi sudah dua kali untuk melakukan pembinaan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah' yang butuh pembinaan. "Yang pertama itu mendirikan UMKT (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur) dan Alhamdulillah berkembang sangat bagus sekarang," kata Dahlan.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH PP Muhammadiyah) Taufiq Nugroho menambahkan bahwa pihaknya menghargai segala aspirasi mahasiswa. Namun ia mengingatkan, aspirasi yang disampaikan harus dengan baik dan informasinya harus akurat. "Sehingga tidak menjurus fitnah. Kalau informasi itu mengandung fitnah, tentu akan bisa masuk ranah delik pidana, " ujar Taufiq.
Taufiq menuturkan pihaknya akan mendalami video yang tersebar dan merekomendasikan kepada pihak UMMAD untuk membentuk tim etik guna menangani permasalahan itu. "Namun ketika nanti kita panggil dan nyatanya tidak benar dan tetep terus menyebarkan informasi tidak benar atau fitnah, maka kami akan lakukan tindakan hukum, " ujar Taufiq.
Sementara itu, berkaitan dengan tuntutan BEM, Diktilitbang PP Muhammadiyah menegaskan akan tetap mempertahankan manajemen baru di UMMAD sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tuntutan mahasiswa agar Rektor mundur atau dicopot tidak akan dipenuhi oleh PP Muhammadiyah.
(dpe/iwd)
