.webp)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim angka kemiskinan di Jatim. Khususnya di desa turun dibanding sebelum pandemi tahun 2019.
Menurut Emil, penurunan angka kemiskinan di desa Jatim turun, karena Pemprov Jatim jadi salah satu daerah penyalur dana desa tercepat dibanding provinsi lain berdasar data Kemendes PDTT. Hal ini membuat angka kemiskinan di desa per Maret 2023 ini menurun dibanding sebelum pandemi di 2019 lalu.
Klaim Emil tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Jatim berdasar data BPS Januari 2023 lalu. Data BPS mencatat angka kemiskinan Jatim secara kumulatif pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk miskin. Angka tersebut naik 0,11% atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum Pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa," ujar Emil dalam rakor pengentasan kemiskinan di Surabaya, Rabu (8/3/2023).
Emil membeberkan angka kemiskinan desa per September 2022 yakni 13,90%. Angka itu turun dibanding pada saat sebelum pandemi di 2019 dengan presentasi 14,16%.
Menurut Emil, pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan. Sebab, data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77% per September 2019 menjadi 7,78% per September 2022.
"Kalau kemiskinan kota naik tapi kemiskinan desa turun, artinya kita harus optimis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim," katanya.
Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan meski ada penurunan angka kemiskinan desa, dia meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka kemiskinan menyeluruh yang masih cukup tinggi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala desa dan memutakhirkan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.
"Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan jatim 10,20% sekarang masih di angka 10,49%," jelasnya.
Adapun Emil mengungkapkan beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi yakni di Malang dengan total 252.880 penduduk, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan kelima ada Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.
Sedangkan secara presentase penduduk miskin tertinggi Sampang 21,61%, Bangkalan 19,44%, Sumenep 18,76%, Kabupaten Probolinggo 17,12%, dan Tuban 15,02%.
"Ini jadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mereduksi kemiskinan ekstrem," imbuhnya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Taukhid mengungkapkan masih banyak BLT Desa yang turun ke pemerintah desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem belum tepat sasaran. Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.
"Dengan cara desa benar-benar bisa menghimpun datanya. Kalau belum punya bisa koordinasi kabupaten/kota. Artinya ada tanggung jawab dari bupati/wali kota untuk turut memastikan bahwa data P3KE ini bisa tersedia untuk kepala desa agar bisa segera teridentifikasi," ujar Taukhid.
Taukhid mengungkapkan permasalahan penyaluran BLT desa. Yang pertama adalah pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE.
"Ketiga, masih terdapat desa-desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa. Keempat, hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa," jelasnya.
Taukhid mengatakan alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 mengalami kenaikan. Yakni dari Rp 7,7 Triliun menjadi Rp 7,9 Triliun. "Walaupun alokasi nasional turun tapi alokasi di Jatim meningkat," katanya.
Kadis DPMD Jatim Budi Sarwoto alokasi dana desa Rp7,9 Triliun disalurkan untuk 7724 desa. Menurutnya yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran Rp 2,134 Triliun dan yang belum tersalurkan 1910 desa.
"Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp 2,134 Triliun atau 26,78%. Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 Kabupaten/Kota sebanyak 163669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp 147 Miliar atau 1,9% dari pagu dana desa," katanya.
Simak Video "Video: Khofifah Melepas 4 ribu Pemudik dari Kantor Dishub Jatim"
[Gambas:Video 20detik]
(faa/fat)
