Kebijakan contra flow angkutan kota (angkot) di kawasan Kayutangan, Kota Malang ternyata hanya isapan jempol. Ini setelah Dishub setempat resmi membatalkannya karena dinilai berisiko.
"Contra flow sangat berisiko kalau diterapkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra kepada detikJatim, Selasa (28/2/2023).
Widjaya membantah pihaknya tak menjalankan perintah Wali Kota Malang Sutiaji yang menjanjikan contra flow bagi angkot di koridor Kayutangan. Namun, ia berdalih pihaknya telah memfasilitasi sopir angkot dengan membuka water barrier agar angkutan dapat meneruskan perjalanan.
"Kita bantu semampunya, tetapi kenyataannya justru sangat berisiko dan tidak bisa dilaksanakan. Karena ketika demo itu pak wali menyampaikan dikaji dulu. Dan ternyata hasil kajian menentukan tidak bisa dilakukan contra flow khusus angkot," dalihnya.
Kendati demikian, skema lawan arus di koridor Kayutangan hanya diberlakukan untuk kondisi darurat saja. Misalnya untuk kendaraan ambulans serta mobil pemadam kebakaran saja. Dishub juga tengah memikirkan rekayasa lain untuk tetap menghidupkan angkot.
Oleh karena itu, Widjaya berharap para sopir angkot bisa adaptasi selama dua pekan tersisa. Mengingat keselamatan menjadi hal yang penting dan mahal.
"Dari 10 titik yang diizinkan, kami evaluasi sudah tidak ada yang memakai," terangnya.
Awal mula kebijakan contra flow di kawasan Kayutangan
Kebijakan contra flow berawal dari proyek ambius Pemkot Malang menata kawasan Kayutangan Heritage yang berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Perubahan wajah Kayutangan pun dilakukan dengan menggelontorkan anggaran puluhan miliar.
Ini bertujuan menciptakan Kayutangan sebagai landmark baru untuk menarik wisatawan di Kota Malang. Namun ambisi itu masih terkendala dengan kepadatan arus lalu lintas. Dinas Perhubungan kemudian mengusulkan rekayasa lalu lintas dengan satu arah di sejumlah ruas jalan. Khusus Jalan Jenderal Basuki Rahmat.
Awal wacana itu muncul sudah banyak ditolak warga, khususnya dari para sopir angkot yang memiliki trayek melintasi ruas jalan yang terkena imbas satu arah. Berdalih sosialisasi telah dilakukan, Dinas Perhubungan lalu mulai memberlakukan ujicoba satu arah pada Senin (20/2) setelah melakukan persiapan diantaranya membongkar median jalan serta pemasangan spanduk atau baliho.
"Uji coba selama tiga minggu, nanti kita akan evaluasi. Bagaimana bisa mengevaluasi kalau ujicoba belum dilaksanakan. Nunggu kapan lagi, karena tidak dipungkiri arus lalu lintas sudah padat, dibutuhkan rekayasa untuk mengurainya," ujar Kadishub Kota Malang Widjaya Putra Saleh waktu itu.
Baca halaman selanjutnya.
(abq/iwd)