.webp)
Sekitar 70 petani berunjuk rasa di depan kantor Pemkab dan DPRD Jombang sambil membawa puluhan traktor. Mereka terpaksa demo gara-gara kesulitan membeli solar bersubsidi di SPBU.
Massa petani dari Kecamatan Jombang ini menggeruduk kantor Pemkab Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim mengendarai sekitar 50 traktor. Tak ayal jalan protokol di Kota Santri itu penuh dengan massa. Sehingga kendaraan tidak bisa melintas.
Sampai di depan kantor Pemkab Jombang, mereka berorasi sembari membentangkan berbagai spanduk aspirasi. Mereka menggelar aksi serupa di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim. Puluhan traktor mereka parkir hingga menutup jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menuntut Pemkab Jombang memfasilitasi kami supaya mudah mendapatkan solar bersubsidi. Karena kami para petani kesulitan membeli solar subsidi," kata Koordinator Massa Petani, Hendro kepada wartawan di lokasi, Selasa (21/2/2023).
 Demo petani Jombang (Foto: Enggran Eko Budianto) |
Hendro menjelaskan, selama ini para petani di Kabupaten Jombang sudah menaati Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Yaitu mereka membawa KTP dan surat rekomendasi dari kepala desa masing-masing setiap membeli solar subsidi di SPBU.
"Namun, praktiknya kami dipersulit petugas SPBU, disuruh membawa surat keterangan dari dinas (Pertanian) atau PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan sebagainya. Makanya saat kami membeli solar bersubsidi kami kesulitan," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Hendro, para petani terpaksa membeli solar eceran agar mereka tetap bisa mengoperasikan semua mesin pertanian. Risikonya, biaya bahan bakar yang mereka keluarkan jauh lebih besar. Sebab harga solar eceran mencapai Rp 9-10 ribu per liter. Sedangkan solar subsidi di SPBU hanya Rp 6.800 per liter.
"Dampaknya saat membajak sawah kami kesulitan mendapatkan BBM. Job kami mengerjakan sawah milik orang lain juga gagal," jelasnya.
Para petani memberi waktu 2 minggu kepada Pemkab Jombang untuk membuat regulasi yang memudahkan mereka membeli solar bersubsidi. "Minimal pemerintah memberi imbauan kepada para pengelola SPBU agar memudahkan kami ketika melakukan pembelian," tegasnya.
Massa petani Kecamatan Jombang akhirnya ditemui Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi. Menurutnya, kesulitan membeli solar subsidi di SPBU dialami para petani sekitar satu bulan terakhir. Padahal, solar menjadi kebutuhan pokok para petani untuk mengoperasikan traktor dan peralatan lainnya.
"Bahasa mereka dipersulit oleh Pertamina. Sehingga mereka menyampaikan kepada pemda," terangnya.
Masud menyatakan dewan akan membantu para petani untuk mendorong Pemkab Jombang membuat regulasi yang memudahkan pembelian solar subsidi. Sesuai janji Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, regulasi bakal tuntas dalam satu pekan ke depan.
"Kami salut ternyata para petani memberi tenggang waktu 2 minggu. Kalau dua minggu belum ada regulasi sesuai harapan, mereka akan turun lagi," tandasnya.
(dpe/iwd)
