Demo Naiknya BBM di Jombang Ricuh Saat Mahasiswa Paksa Masuk Gedung DPRD

Demo Naiknya BBM di Jombang Ricuh Saat Mahasiswa Paksa Masuk Gedung DPRD

Enggran Eko Budianto - detikJatim
Rabu, 07 Sep 2022 16:53 WIB
Demo mahasiswa di Jombang ricuh dengan polisi
Foto: Demo mahasiswa di Jombang ricuh dengan polisi (Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)
Jombang - Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jombang diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antara polisi dengan mahasiswa terjadi ketika massa memaksa masuk ke kantor dewan.

Massa mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim. Awalnya, mereka berorasi sembari membentangkan sejumlah poster yang berisi penolakan naiknya harga BBM sambil berorasi.

Namun sekitar 30 menit berlalu, mereka memaksa masuk ke kantor DPRD Jombang dengan berusaha menerobos barikade polisi. Aksi saling dorong antara polisi dengan mahasiswa pun terjadi sekitar 5 menit.

Kericuhan tersebut reda setelah Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi keluar menemui para mahasiswa di depan kantornya. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Kami menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Kami meminta DPRD Kabupaten Jombang mengusulkan pencabutan kenaikan harga BBM," kata Ketua Cabang GMNI Kabupaten Jombang Kelvin Arisudin kepada wartawan di lokasi, Rabu (7/9/2022).

Tidak hanya itu, lanjut Kelvin pihaknya menuntut pemerintah mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM kepada masyarakat miskin agar benar-benar tepat sasaran. Mahasiswa mendesak Bupati Jombang Mundjidah Wahab segera membuat Perbup untuk mencegah inflasi akibat lonjakan harga BBM kian meningkat.

"Karena masyarakat selama dua tahun terdampak pandemi COVID-19. Dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat malah dibebani lagi dengan kenaikan harga BBM," terangnya.

Ketika menemui massa mahasiswa, Ketua DPRD Jombang menyatakan sikap lembaga legislatif yang ia pimpin. Yaitu menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM.

Karena pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi COVID-19 sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai dan pengangguran semakin bertambah. Naiknya harga BBM justru membuat angka kemiskinan meningkat dan harga kebutuhan pokok semakin mahal.

"Maka kami Ketua DPRD Jombang bersama semua elemen masyarakat dan mahasiswa, kami menyatakan kepada Presiden RI, kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan TDL. Perlu kajian lebih lanjut agar tidak membebani rakyat," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500, serta bio solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800.


(abq/iwd)


Hide Ads