.webp)
Warga Desa Rejoso, Binangun, mengadukan persoalan tanah ke Pemkab Blitar. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso langsung menerima aspirasi warga dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Warga mengadukan persoalan tanah yang sudah menjadi jalan desa yang menjadi berubah peruntukannya. Padahal, posisi tanah itu bukan termasuk aset desa.
Aksi damai sebenarnya telah warga lakukan di Desa Rejoso. Dengan beragam cara dan media, warga meminta klarifikasi kepada pejabat desa, soal tanah yang bukan aset desa tapi diduga dijual kepada pabrik gula. Namun upaya warga mengalami kebuntuan karena tidak ada respons positif dari perangkat desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta pelantikan kades terpilih Desember kemarin ditangguhkan. Usut tuntas dulu masalah tanah itu sampai polemik tanah desa kami jelas," ujar koordinator aksi Fauzan, Kamis (9/2/2023).
Massa kemudian ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Rahmat mengatakan pelantikan 23 kepala desa terpilih termasuk di antaranya Kades Rejoso akan tetap dilakukan 16 Februari mendatang sesuai jadwal yang ditentukan.
"Sesuai aturan, bupati harus melakukan pelantikan kepala desa terpilih jika 3 hari pascapenetapan kepala desa terpilih tidak ada pengajuan sengketa," kata Rahmat.
Namun Rahmat memastikan tetap menerima aspirasi massa dengan segera melakukan rapat forkopimda. Rapat dilakukan untuk mengusut secara detail status jalan di Desa Rejoso yang menjadi polemik di masyarakat karena sudah menjadi hak milik pabrik.
Sebelumnya, Rabu (8/2), puluhan anak muda dari Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro juga turun ke jalan. Dengan memakai baju serba hitam, warga membawa beragam spanduk yang mengekspresikan kekecewaan rakyat kepada kinerja perangkat desanya.
Ada 7 tuntutan massa yang mengalami jalan buntu dalam komunikasi di tingkat desa. Di antaranya massa menuntut ada revisi APBDes yang dinilai tidak pro rakyat, namun justru banyak digunakan kepentingan perangkat.
Selanjutnya warga menuntut adanya kenaikan tunjangan ketua RT dan RW, guru ngaji lebih diperhatikan dengan diberi tunjangan melalui APBDes. Warga juga menuntut segera dilakukan reorganisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD / BPD serta karang taruna.
"Kami mendesak ada evaluasi dan pembenahan sistem di desa ini sehingga masyarakat bisa lebih diprioritaskan. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi maka kami meminta perangkat desa diganti," kata Fuad, selaku koordinator aksi.
Aksi ini langsung mendapat tanggapan dari Kades Tlogo, Henry Cahyo. Perwakilan warga desa kemudian diajak mediasi untuk mendapatkan titik temu antara tuntutan warga dengan kemampuan para perangkat desa.
"Kami menerima aspirasi warga dan segera dilakukan evaluasi sesuai tuntutan warga. Perombakan akan dilakukan agar sistem pemerintahan desa lebih baik," ujarnya.
(abq/iwd)
