.webp)
Ratusan orang dari Forum Masyarakat (Format) mengelar demo ke kantor KPUD Sampang. Mereka menuntut KPUD agar melakukan PAW terhadap anggota PPS hasil rekrutmen panitia ad hoc Pemilu 2024 yang terindikasi banyak pelanggaran.
"Kami tidak bisa membendung informasi masyarakat bahwa rekrutmen PPS oleh KPU ini terindikasi kuat adanya titipan dari oknum hingga unsur suap guna meloloskan peserta menjadi bagian dari panitia Pemilu 2024 mendatang," ujar Azis Muslim Haruna dalam orasinya Selasa ( 31/01/2023)
Sejumlah poster bertuliskan sindiran kepada Komisioner KPU Sampang juga tak luput dibawa massa. Salah satunya berisi 'Nilai Tes Kalah Dengan Rupiah' dan juga 'KPU sarang Begal Demokrasi'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum perwakilan masuk menyampaikan tuntutan, para pendemo menyodorkan berkas yang berisi pengaduan kepada polisi. Isi tuntutannya meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses adanya dugaan pelanggaran hukum.
"Kami tidak tahu isinya pengaduan ini karena masih terbungkus map, namun perlu diketahui apapun bentuk pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti, tetapi ada prosesnya yakni melalui SPKT," kata Kabag Ops Polres Sampang Kompol Bambang Sugiyarto.
Karena massa aksi akan bergeser ke Mapolres Sampang untuk menyampaikan aduan secara prosedural, akhirnya polisi menerima laporan yang disampaikan massa aksi di depan kantor KPUD. Aduan diterima Kasat reskrim AKP Sukaca sebagai perwakilan Polres Sampang.
Aementara itu, aksi terus berjalan dan beberapa orang perwakilan massa masuk ke kantor KPUD menyampaikan tuntutannya. Di antara tuntutan yakni pertama evaluasi keputusan KPU, kedua membuka seluruh hasil nilai tes tulis dan tes wawancara dalam tahapan seleksi panitia pemungutan suara (PPS), ketiga mengevaluasi oknum Komisioner KPU yang terindikasi kuat melakukan jual beli penetapan anggota PPS.
"Akan kami sampaikan pelanggaran ini juga kepada Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu," kata Aziz.
Alotnya dialog perwakilan massa di dalam membuat massa tak sabar hingga berusaha masuk kantor. Aksi saling dorong tak terhindar bahkan membuat pagar kantor KPUD rusak.
"Kami minta segera keluar dan kabulkan tuntutan kami," teriak massa sembari menarik pagar yang dijaga polisi.
Komisioner KPU Sampang Adi Imansyah dan Taufik Rizqon akhirnya keluar bersama perwakilan massa untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan massa peserta aksi. KPU menerima masukan massa aksi untuk melakukan evaluasi terhadap PPS yang dinilai bermasalah.
"Kami secara terbuka menerima masukan dari massa aksi, selama itu untuk kebaikan dan kelancaran pelaksanaan pemilu di Sampang," kata Adi Imansyah.
(abq/iwd)
