.webp)
Kemenhub memastikan akan menerapkan zero over dimension over load (ODOl) tahun ini. Truk barang tak lagi diperkenankan membawa muatan berlebihan dengan dimensi tidak sesuai ketentuan.
Kepala Seksie Darat Dishub Jatim Ainur Rofiq mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan teknis dari Kemenhub RI berkaitan penerapan Zero ODOL di Jatim.
"Saat ini belum ada pemberitahuan dari pusat. Karena kalau ada penerapan Zero ODOL tentu Kemenhub sudah berkirim surat ke dinas, dalam hal ini Dishub Jatim," kata Rofiq saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (10/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rofiq menyebut pihaknya belum terkonfirmasi soal penerapan zero ODOL termasuk teknis pelaksanaannya di lapangan. Dishub Jatim sendiri akan menjalankan instruksi dari pusat kalau memang sudah ada petunjuk teknis berkaitan itu.
Pihaknya juga akan mengkonfirmasi ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur terkait kepastian penerapan zero ODOL.
"Saya masih konfirmasi ke BPTD XI agar mendapat keterangan jelas, dan penerapan zero ODOL gimana apa penerapan Januari atau ada toleransi lain terkait kebijakan zero ODOL," jelasnya.
Rofiq membeberkan selama ini Dishub Jatim sering menerima aspirasi dari pihak penyedia jasa angkutan barang terkait kebijakan zero ODOL. Menurutnya, para penyedia jasa angkutan barang meminta adanya toleransi terkait kebijakan zero ODOL.
"Zero ODOL kami banyak kena demo dan sasarannya ke provinsi, meski itu adalah kebijakan pusat. Mereka (penyedia jasa) sebenarnya siap dan mendukung, tapi mereka minta subsidi terkait pengaturan tarif angkutan," kata Rofiq.
Menurut Rofiq Zero ODOL berkaitan dengan pemangkasan muatan. Dengan berkurangnya volume muatan itu para pengusaha itu memerlukan adanya subsidi tarif.
"Karena kalau dipotong kan (penerapan zero ODOL) mengurangi volume muatannya. Mereka juga meminta kepastian pengangkutan ordernya, jadi mereka minta keringanan di situ," ujarnya.
(dpe/dte)
