.webp)
Mutasi ajudan istri Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso telah dibatalkan. Rahmat dengan gamblang menceritakan kronologi pembatalan mutasi tersebut. Dia juga sempat menyinggung soal dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Sebelum gerbong mutasi pejabat Pemkab Blitar dilaksanakan pada Senin (2/1/2023), Wabup Rahmat mengaku mendapat ancaman dari dua nama yang disebut-sebut tim bayangan Bupati Rini Syarifah. Mereka mengancam akan mengganti semua Aide de Camp (ADC) wabup karena tidak ter-cover-nya anggaran.
Padahal, pada 2022 lalu, silpa Wabup yang dikembalikan ke kas negara hampir Rp 1 miliar. Kemudian silpa pada tahun 2021 sekitar Rp 800 juta. Rahmat juga tidak keberatan mengeluarkan uang pribadi untuk kebutuhan timnya. Sehingga, alasan keberadaan ADC-nya tidak ter-cover anggaran, dinilai Rahmat sangat tidak logis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Silpa saya tahun lalu hampir Rp 1 miliar. Lha kok Fikri sama Biyan (Tim bayangan bupati) bilang, ADC saya tidak ter-cover. Yang mana yang tidak ter-cover itu? Kan nggak logis alasan mereka mutasi satu lagi ADC saya," ungkap Rahmat kepada detikJatim, Rabu (4/1/2023).
Sebelumnya, ADC yang melekat di wabup Blitar ada 9 orang. Satu di antaranya telah digeser dengan alasan tidak ter-cover anggaran dari APBD Pemkab Blitar. Saat itu Rahmat tidak mempermasalahkannya.
Namun, Rahmat mengaku dengan tegas menolak membuat SPJ biaya akomodasi dinas luar kota. Jika dinas ke Surabaya atau Jakarta, Rahmat memilih menginap di rumah yang menjadi aset pribadinya di kedua kota itu. Sehingga, biaya hotel yang sudah masuk anggaran akomodasi tidak terpakai.
"Saya ini kan basic-nya orang swasta. Tanpa punya ADC pun bisa jalan. Tapi alasan mereka menggeser ADC saya karena tidak ter-cover kan nggak sesuai dengan silpa saya. Lalu diminta lagi, bapak kan pengusaha minta lah tagihan ke hotel pak biar anggaran terserap. Gila aja, saya nggak mau malsu-malsu (memalsukan) gitu," aku politikus PAN itu.
Rahmat bersama sang istri telah mengambil sikap. Mereka tidak akan mengikuti alur permainan anggaran negara yang membahayakan kehidupan mereka. Sebab, kata Rahmat, menjadi pejabat di Kabupaten Blitar dilakukannya karena dawuh sang Kiai Peta Tulungagung. Bukan tujuannya untuk menambah kekayaan.
"Jabatan buat saya nggak penting. Ancaman buat saya juga nggak penting. Besok mati sekarang juga bisa mati. Tapi kalau malsu-malsu gitu saya nggak mau. Ora sepiro olehe tapi uripku totohane (Dapatnya tidak seberapa tapi hidupku taruhannya). Saya sama istri sudah sepakat, dari Blitar kami nggak dapat apa-apa. Jadi kalau mundur sewaktu-waktu juga tidak jadi masalah. Saya bukan mafia," tukasnya.
Sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari Bupati Rini Syarifah. Bahkan tadi pagi saat bertandang ke rumah pribadinya di Jalan Rinjani, seorang wanita meminta detikJatim meninggalkan nomor ponsel agar dihubungi balik oleh ajudan bupati
Ikuti berita menarik lainnya di Google News.
(dpe/dte)
