Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso batal mundur. Keputusan itu diambil setelah Rahmat mendapat kepastian bahwa ajudan istrinya batal dimutasi. Pembatalan mutasi itu tertuang dalam SK yang ditandatangani Bupati Rini Syarifah..
Dihubungi detikJatim pagi ini, suara Rahmat di ujung telepon terdengar renyah. Dia mengaku sejak siang kemarin sampai menjelang sore menghabiskan waktu untuk tidur. Namun, seorang ajudannya membangunkannya dan menyampaikan bahwa Bupati Rini mau mengajak bicara.
Pembicaraan pun dilakukan di Pendopo Ronggo Hadinegoro dengan menghadirkan Sekda, BKD, dan Riana, ajudan istri wabup yang dimutasi. Dalam pertemuan itu diperoleh kesepakatan, SK mutasi atas Riana dibatalkan. Sehingga, niat Rahmat mundur dari wabup Blitar juga batal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya nggak jadi mundur. Mbak Rini meminta maaf kepada saya dan meminta masalah ini diselesaikan. Permintaan saya dikabulkan dengan menandatangani SK pembatalan mutasi dan Riana kembali menjadi ajudan istri saya," jelas Rahmat, Rabu (4/1/2023).
Rahmat juga mengaku, ada beberapa kesepakatan baru menyangkut kinerja ASN yang selama ini mengikuti jabatan wabup tidak diutak-utik lagi formasinya.
"Saya ingin semua orang yang ikut saya itu kerjanya nyaman. Nggak dipindah, diganti. Mereka kan belum maksimal bekerjanya, sudah diganti. Saya juga harus menyesuaikan lagi dengan orang baru, kan nggak nyaman kerja seperti itu," ungkapnya.
Selain itu, Rahmat sangat keberatan dengan pola komunikasi tim bayangan Bupati Rini yang mengancam dia. Padahal posisi mereka di pemerintahan tidak ada. Mereka juga bukan ASN di jajaran Pemkab Blitar.
Bagi Rahmat, bukan masalah hanya membela ajudan kemudian dia berniat mundur. Sebab, dia menilai alasan mutasi ajudan istrinya itu mengada-ngada dan bukan untuk perbaikan kinerjanya sebagai wabup.
"Masak jabatan saya lebih rendah dari mereka itu. Siapa memang Biyan sama Fikri itu pakai ngancam-ngancam segala mau geser ajudan saya saja. Prinsip saya hari ini mati, besok juga mati. Tapi orang-orang yang sudah nyaman dengan saya jangan diusik, karena saya juga gak pernah ngusik mereka," tandasnya.
Informasi yang diterima, mutasi ajudan istri wabup yang menjabat sebagai Ketua PKK Kabupaten Blitar tersebut ada kaitannya dengan dana silpa Wabup yang besar. Selama ini, aktivitas wabup lebih banyak menjalankan tugas keluar daerah. Seperti tugas ke Jakarta, Rahmat memilih menginap di rumahnya Jakarta karena ada istrinya. Padahal ada posting anggaran hotel yang harus dibelanjakan.
"Silpa saya banyak memang yang dikembalikan ke kas negara. Saya kan nggak mau malsu laporan-laporan begitu. Tapi caranya nggak harus seperti itu, paling nggak kalau mau geser orang saya itu, saya dikasih tahu dulu," tukasnya.
detikJatim berusaha menghubungi bupati Blitar, sekda selaku Ketua Penilai Kinerja Pegawai (PKP) dan BKD namun belum ada jawaban.
"Ketua PKP pak sekda.Langsung beliau yang akan menyampaikannya," jawab Hari, Sekretaris BKD Pemkab Blitar
Ikuti berita menarik lainnya di Google News.
(dpe/dte)