.webp)
Situasi politik di Kabupaten Blitar memanas menyusul ancaman mundur Wabup Rahmat Santoso. Rahmat kecewa dengan Bupati Rini Syarifah yang memutasi ajudan istrinya tanpa berkomunikasi terlebih dahulu.
Buruknya komunikasi ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh Rahmat. Anggota legislatif juga menilai Bupati Rini selama ini kurang koordinasi dan komunikasi.
Seperti yang diungkapkan anggota Komisi 3 dari Fraksi PPP, Anshori Baedowi. Menurut Anshori, dalam beberapa kali pengambilan keputusan berupa kebijakan publik, Mak Rini-sapaan akrab bupati- cenderung meninggalkan legislatif. Padahal seharusnya, ada sinergitas antara keduanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buktinya, beberapa kali itu paripurna tertunda sampai tiga kali kalau nggak salah. Ya, karena macetnya komunikasi. Belum ada kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif," tegas Anshori kepada detikJatim, Selasa (3/1/2022).
"Terus kemarin paripurna saya interupsi, kok bisa petani Nglegok mau nemui bupati saja harus kepanasan kehujanan 4 hari. Memang siapa bupati itu," sambungnya.
Ashori bahkan sudah memprediksi sejak awal polemik hari ini akan terjadi. Mak Rini kurang koordinasi dengan stakeholder yang ada. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu justru lebih percaya kepada orang di luar struktur pemerintahan. Itu yang disayangkan.
"Di antarannya TP2ID. Dalam beberapa forum saya mendesak TP2ID itu dibubarkan saja kalau tidak membawa kebaikan bagi Kabupaten Blitar. Saya berharap wabup jangan mundur. Segala sesuatu bisa dibicarakan. Kalau situasi memanas, dewan punya mekanisme. Prinsipnya adalah bupati harus mendengarkan saran dari kiri kanan. Jangan hanya sepihak," tandasnya.
Penilaian senada juga disampaikan Wakil DPRD Kabupaten Blitar Mujib. Mujib mengilustrasikan, bupati dan wakilnya bak sepasang suami istri. Jika salah satu dari mereka mau mundur , berarti ada komunikasi yang salah di antara keduanya.
"Bupati dan wakil ini ibarat suami istri. Kalau kemudian ada masalah, bisa jadi karena komunikasi keduanya macet. Kurang harmonis atau ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan keluarga mereka," papar politikus Partai Gerindra ini.
Apakah pihak ketiga yang dimaksud Mujib adalah TP2ID, secara harfiah Mujib justru memaparkannya bisa dari pihak keluarga, baik suami maupun istri.
"Saya tidak bisa berandai-andai itu TP2ID. Namanya pihak ketiga itu bisa jadi anggota keluarga yang campur tangan. Apalagi campur tangan anggota keluarga itu malah membuat Kabupaten Blitar tidak kondusif," ulasnya.
Tugas DPRD Kabupaten Blitar, lanjut Mujib, hanya tiga. Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Kabupaten Blitar tidak pernah bermaksud untuk masuk ranah internal eksekutif. Sebab, itu hak prerogratif Bupati mengatur OPD-OPD yang dipimpinnya.
Tetapi, DPRD Kabupaten Blitar adalah bagian dari unsur pemerintahan. Sehingga, mau tidak mau, kewajiban legislatif mengingatkan kepada kepala daerah. Mujib mengaku, beberapa kali legislatif memberi kritikan kepada Bupati Rini.
"Kalau mengkritik itu bukan kami tidak suka dengan pimpinan daerah. Tapi semata-mata karena kecintaan kami agar Kabupaten Blitar makin baik. Kami berharap, wabup tidak mundur, kita bisa cari solusi terbaik untuk semua," pungkasnya.
Ikuti berita menarik lainnya di Google News.
(dpe/dte)
