.webp)
Sekelompok warga menggeruduk kantor KPU Bangkalan memprotes dugaan kecurangan dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024. Demo sempat diwarnai dengan aksi bakar ban.
Massa yang menggelar demo di kantor KPU Bangkalan menamakan diri sebagai Gerakan Pengamat Kebijakan Publik dan Demokrasi (Grapeksi). Mereka menuding terdapat dugaan adanya kecurangan atau nepotisme dalam perekrutan itu. Demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
"Kami menduga ada nepotisme dan kongkalikong di KPU Bangkalan. Bahkan diduga terdapat calon PPK yang bayar dan dititipkan oleh seorang tokoh agar bisa mulus menjadi PPK," jelas korlap aksi, Imam Pantor, Senin (26/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imam menduga pelanggaran tersebut juga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Tak hanya itu, ia menengarai terdapat salah satu proyek pembangunan pagar yang berhubungan dengan penitipan calon anggota PPK yang saat ini sudah terpilih.
Untuk itu, massa mendesak, anggota KPU Bangkalan yang terlibat kecurangan mundur. Sebab, massa menilai anggota KPU tak profesional dan mengemban amanah.
"Di KPU terdapat proyek pembangunan pagar dan ada indikasi kongkalikong dengan CV yang mengerjakan. Di situ ada yang mengkondisikan dan memuluskan jalan menjadi PPK," tudingnya.
Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengaku tudingan tersebut tidak benar. Pihaknya mengaku telah melakukan semua tahapan perekrutan sesuai dengan aturan.
"Di dalam aturan perundangan dan juknis perekrutan itu sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan dan tidak diatur untuk publisitas nilai. Sehingga, apa yang sudah kami laksanakan itu sesuai dengan aturan," tuturnya.
Ia juga menepis adanya calon PPK titipan ataupun membayar untuk menjadi PPK. "Kami melakukan secara profesional dan tidak ada titipan ataupun jual beli dalam perekrutan PPK tersebut," tandas Zainal.
(abq/iwd)
