Koodinator Aksi Halilur Rahman menilai kebijakan kenaikan BBM ini menyengsarakan masyarakat terutama kelas bawah. Ia juga menilai, pemerintah melakukan 'prank'.
Sebab sebelumnya rencana kenaikan yang dilakukan tanggal 1 September batal dilakukan, namun kenaikan dilakukan pada tanggal 3 September pukul 14.30 WIB.
"Masyarakat di-prank, dibuat lega dengan batalnya kenaikan tanggal 1, namun mendadak tanggal 3 kenaikan dilakukan oleh pemerintah. Itu mengagetkan masyarakat karena kenaikan harga ini semakin menyulitkan masyarakat," ujar Rahman, Senin (5/9).
Ia juga menilai DPRD Bangkalan tidak pro masyarakat karena tidak melakukan upaya penolakan kenaikan harga BBM. Sebab tak ada peran apapun saat kenaikan.
![]() |
"Dimana peran DPRD Bangkalan saat rencana kenaikan BBM itu dibahas. Mereka tidak melakukan upaya penolakan untuk mendukung masyarakat bawah," tambahnya.
Tak hanya itu Rahman juga mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Menurutnya, penyaluran subsidi saat ini tidak dilakukan secara efektif karena banyak penerima subsidi tidak tepat sasaran.
"Upaya yang dilakukan pemerintah tidak efektif, mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga lalu memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia juga menyesalkan tidak lengkapnya anggota DPRD Bangkalan saat aksi demo dilakukan. Hal itu dinilai, wakil rakyat tidak memiliki rasa empati pada kesulitan yang dihadapi masyarakat.
"Kami cuma meminta seluruh perwakilan pimpinan hadir, namun sampai siang ini tidak lengkap. Dimana rasa empati wakil rakyat ini," tuturnya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD Bangkalan melakukan upaya menolak kebijakan kenaikan BBM dan menerapkan kebijakan penyaluran subsidi dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
Pantauan di lokasi, ratusan mahasiswa tersebut demo dengan membawa sejumlah bendera organisasi dan sebuah mobil komando. Sebelum memasuki area gedung DPRD, mereka juga sempat membakar ban bekas. Tampak sejumlah aparat menjaga ketat demo mahasiswa itu.
(abq/iwd)