.webp)
Sejumlah kantor dinas di lingkup Pemprov Jatim digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait pengembangan kasus suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Terkait kasus suap dana hibah ini, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jawa Timur Heru Satriyo mendesak KPK fokus memeriksa Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jatim. Menurutnya, Bappeda memegang kunci perencanaan dana hibah di Jatim
"Bappeda punya kunci dalam proses perencanaan, penganggaran khususnya dalam hibah Pemprov Jatim termasuk jatah para pimpinan dewan," kata Heru kepada detikJatim, Jumat (23/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru menyebut, Kepala Bappeda Jatim M Yasin punya peran penting dalam tugasnya sebagai sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jatim. Yasin, kata Heru, harus bertanggung jawab atas sengkarut masalah hibah di Jatim.
"Kan Adhy Karyono sudah (Sekdaprov Jatim sudah digeledah), saya minta KPK geledah lagi kantor Bappeda dan panggil si Kepala Bappeda, karena dia juga kunci penting," jelasnya.
"Bappeda juga harus menyampaikan ke publik, toh kemarin saya sudah lihat pernyataan Bu Gubernur, bahwa Sekda dan Bappeda yang tahu persis soal dana hibah. Tidak perlu takut Sekda dan Bappeda untuk membuka ke publik selama mereka benar kan?," lanjut Heru.
Heru mendukung langkah KPK menggeledah 3 kantor dinas Pemprov Jatim. MAKI Jatim meyakini hal tersebut bagian dari pengembangan dengan dasar korelasi yang sangat jelas dari kasus Sahat.
Sementara itu, Kepala Bappeda M Yasin belum membeberkan data terkait hibah di Jawa Timur. Ia hanya menjawab singkat pertanyaan detikJatim.
"Mohon waktu ya," ujar Yasin singkat.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah kantor Pemprov Jatim. Di antaranya Biro Perekonomian, Biro Kesra, Biro Hukum, BPKAD, Bappeda, ruang kerja Sekdaprov Jatim.
Kemudian KPK juga mengobok-obok Kantor Dinas PU Bina Marga Jatim, Kantor Dinas PU Cipta Karya Jatim, Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Jatim. .
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, data lengkap soal hibah di Jatim dipegang oleh Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan Kepala Bappeda M Yasin yang memiliki data lengkapnya.
"Dana hibah tanyanya Ke pak Sekda sebagai ketua TAPD atau Bappeda. Jadi dua orang ini yang tahu detail. Nggak bisa bilang per tahun, harus dilihat 2021 berapa, tahun 2022 berapa. Saya ingin sampaikan bahwa setiap pokir atau hibah ini kan dari pokok pikiran hasil dari jaring aspirasi kemudian jadi pokir, lalu di-breakdown-kan," kata Khofifah, Kamis (22/12).
(dpe/dte)
