UMP Jatim 2023 Naik 7,8%, Gubernur Khofifah Minta Pengusaha Taati

UMP Jatim 2023 Naik 7,8%, Gubernur Khofifah Minta Pengusaha Taati

Faiq Azmi - detikJatim
Senin, 28 Nov 2022 22:09 WIB
Gubernur Khofifah saat bertemu para buruh beberapa waktu lalu di Gedung Negara Grahadi
Gubernur Khofifah saat bertemu para buruh beberapa waktu lalu di Gedung Negara Grahadi (Foto: Dok. Adpim Jatim)
Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2023 sebesar Rp. 2.040.244,30 atau naik Rp 148.677 dari UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.891.567.

Kenaikan UMP tahun ini cukup signifikan mencapai 7,8%. Jika dibandingkan kenaikan tahun 2021 ke 2022 sebesar 1,22 persen atau senilai Rp 22.790,04.

Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Dalam SK tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya.

"Kita pastikan bahwa pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023," ujar Khofifah dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Menurut Khofifah, kenaikan UMP 2023 sendiri sudah diatur dalam Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

"Prosentase kenaikan sejumlah 7,8% ini telah sesuai aturan Menteri Ketenagakerjaan RI yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum di tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut," kata Khofifah.

Di awal tahun 2023 mendatang, seluruh Kabupaten/Kota se Jatim harus menyesuaikan sesuai ketetapan UMP Tahun 2023.

"UMP 2023 Jatim menjadi acuan penentuan UMK di 38 wilayah Jatim. Artinya pada tahun depan kabupaten/kota UMK-nya tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2023 mendatang. Sebaliknya yang sudah di atas UMP tidak boleh menurunkan," jelasnya.

"Sedangkan untuk UMK 2023 akan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022," imbuhnya.

Dengan disahkannya UMP Jatim Tahun 2023, Mantan Menteri Sosial RI ini berharap tidak akan ada perusahaan yang melanggar tentang pengupahan karyawan.

"Karena semua bentuk ketidaktaatan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya

"Harapannya semua stakeholder bisa menerapkan dengan sesuai aturan dan seksama. Kita berharap semaksimal mungkin untuk memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan adil pula bagi pelaku usaha," tegas Khofifah.

Khofifah menyampaikan bahwa dirinya dan tim Pemprov telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13%. Selanjutnya ia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

"Kami berusaha agar terbangun keseimbangan dan keadilan upah bagi buruh dan pelaku usaha. Sebagaimana diketahui sektor usaha tertentu yang komoditas ekspornya ada yang negara tujuannya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan. Prinsip upah berkeadilan sangat kami perhatikan," tegasnya.

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini menyampaikan bahwa penetapan UMP Tahun 2023 diharapkan dapat menjaga daya beli buruh atau pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

"Harapannya dengan UMP 2023 yang telah ditetapkan, buruh dan pekerja bisa lebih terpenuhi kebutuhan hidup layak, " pungkasnya.



Simak Video "UMP Jatim Naik 22 Ribu, Buruh Ancam Demo Besar-besaran"
[Gambas:Video 20detik]
(faa/iwd)