Dalam penutupan Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022 Menkopolhukan Mahfud Md menyampaikan berbagai persoalan di tanah air. Terutama soal demokrasi dan penegakan hukum.
Di hadapan para rektor itu Mahfud Md mengatakan bahwa substansi permasalahan di Indonesia sangat banyak. Tetapi yang penting untuk dibenahi adalah demokrasi dan hukum.
"Terutama menyangkut demokrasi dan penegakan hukum, harus diakui sejak era reformasi demokrasi kita sudah maju besar. Lembaga-lembaga hukum kita juga sudah mulai bagus. Tetapi masih ada kekurangan di sana-sini," kata Mahfud di Gedung ACC Unair Kampus C, Minggu (30/10/2022).
Mahfud pun menyampaikan sikap sependapat tentang apa yang menjadi rekomendasi para rektor dalam FRI. Terutama yang berkaitan dengan demokrasi hingga penegakan hukum di Indonesia.
"Pak Rektor tadi merekomendasikan mulai membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena secara teoritis kalau demokrasinya sehat, penegakan hukum sehat, yang lainnya akan terlayani dengan baik," jelasnya.
Rektor Unair sekaligus Ketua Penyelenggara FRI 2022 Prof Dr Mohammad Nasih mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi buah pikiran para rektor yang akan disampaikan ke pemerintah.
Buah pemikiran itu, kata Nasih, terbagi menjadi 3 kelompok. Yakni kelompok bidang politik, bidang hukum, dan bidang pendidikan.
"Bidang politik tentu kita semua tahu bahwa Indonesia akan menggelar pemilu tahun 2024. Kawan-kawan rektor mengajak kepada seluruh komponen bangsa menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa yang luhur dengan mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan moral," kata Prof Nasih.
Para rektor yang hadir menurutnya juga telah sepakat untuk berkomitmen dan bersiap untuk berkontribusi secara nyata. Tentunya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia berkualitas, bermartabat, tanpa kecurangan dan politik uang.
Sementara di bidang hukum, yang mana citra hukum dan rasa keadilan di masyarakat perlu dibangun dan dimunculkan, para rektor menyebut perlunya kerja sama dan komitmen aparatur penegak hukum.
Dengan adanya citra hukum dan rasa keadilan yang baik maka masyarakat sedang berperkara bisa turut serta dalam mekanisme yang berlaku tanpa adanya embel-embel lain kepada penegak hukum.
"Menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat terus didorong, khususnya oleh para penegak hukum yang kita para rektor melihat beberapa tahun terakhir ada kemunduran dengan banyaknya kejadian di tengah masyarakat," katanya.
"Oleh karena itu komitmen seluruh komponen bangsa untuk gotong royong memastikan nilai pancasila menjadi pemandu dalam proses pembentukan hukum maupun penegakan hukum substansif dan keadilan bersama," jelasnya.
Terakhir dalam bidang pendidikan, berkaitan dengan RUU Sisdiknas, meski saat ini sudah ditarik oleh Kemendikbud, tetapi para rektor mendorong agar ada kajian dan penataan ulang.
Khususnya dalam hal rancangan yang akan dimasukkan, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya sehingga rancangan itu semakin komprehensif melalui pembahasan dengan seluruh komponen stakeholder di bidang pendidikan.
"Ada guru, perguruan tinggi. Ada kajian yang terus dilakukan. Ini akan menjadi penentu tercapainya Indonesia emas 2045 yang ditandai dengan generasi emas. Itu pasti pembentuknya pendidikan sebagai komponen terbesar," pungkasnya.
Simak Video "Mahfud Sebut Ada yang Kuasai Tanah Tanpa Hak, Libatkan 'Orang Gede'"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)
