Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membagikan bantuan paket pencegahan stunting kepada 77 ibu hamil di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (29/10). Menurut Khofifah, pencegahan stunting harus dilakukan oleh masing masing ibu hamil dan keluarga.
Serta pencegahan bisa dimulai sejak dalam kandungan.
"Pemberian bantuan kepada ibu hamil ini diharapkan menjadi bagian pencegahan stunting yang dimulai sejak bayi dalam kandungan. Dimana pemenuhan gizi selama masa kehamilan ini menjadi sangat penting," katanya.
Khofifah menjelaskan, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa-masa yang penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Waktu ini dimulai sejak masih dalam kandungan.
Karenanya, Pemprov Jatim memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil sebagai pemenuhan gizi selama kehamilan. Serta suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk kebutuhan kecukupan zat besi dan folat.
"Jadi ibu-ibu hamil tadi sebagian besar usia kandungannya sudah sekitar 7 bulan. Artinya sudah di trimester ketiga. Kami berharap gizinya tercukupi dengan baik, sehingga ibunya sehat, bayinya sehat dan diberi kemudahan kelancaran sampai dengan proses kelahiran semua sehat selamat," urai Khofifah.
Menurut Khofifah, upaya pencegahan stunting ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Selain itu, koordinasi kegiatan ini harus dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
"Peran serta organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi profesi dalam penanganan stunting sangat penting. Termasuk juga pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, dan pemberian suplemen bagi balita," katanya.
Khofifah juga berpesan bahwa setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan juga sangat penting. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sejak usia anak 6 bulan.
"Kami juga terus melakukan edukasi dan konseling termasuk bila ada balita dengan status gizi buruk akan mendapatkan penanganan tata laksana penanganan gizi buruk dengan baik," katanya.
(hse/iwd)