.webp)
Surya Paloh secara blak-blakan mengungkapkan adanya sosok yang mendesak Presiden Jokowi agar menendang NasDem dari koalisi pemerintah. Sosok tersebut hingga kini masih jadi teka-teki. Bola panas yang dilempar Paloh itu memantik reaksi dari beberapa parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi.
"Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi," kata Paloh saat launching program 'NasDem Memanggil' di NasDem Tower, dilansir dari detikNews, Senin (17/10).
Meski berusaha didepak dari lingkaran pemerintahan, NasDem tak akan mengubah komitmennya. Paloh memastikan bahwa NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024, saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara," ujarnya.
PKB-Golkar Tegas Tak Pernah Mendesak NasDem Keluar
Bola panas yang dilempar Paloh itu memantik reaksi partai koalisi Jokowi. Salah satunya adalah PKB. PKB meminta agar Paloh terbuka menyebut sosok yang mendesak NasDem keluar dari koalisi pemerintah.
"Saya belum mendengar siapa yang dimaksud yang mendesak Pak Surya Paloh keluar dari koalisi dan itu juga kalau memang ada disebut saja supaya lebih enak," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (18/10).
Jazilul memastikan, pihaknya tak pernah melakukan desakan-desakan itu. Bagi PKB, kata Jazilul, soliditas para parpol di koalisi pendukung Jokowi itu penting.
"Yang jelas PKB nggak pernah mendorong-dorong seperti itu. Bagi PKB, soliditas koalisi Pak Jokowi itu penting, apalagi kita di situasi yang sulit," ujarnya.
Selain PKB, Golkar juga ikut bersuara. Ketua DPP Golkar Lamhot Sinaga menilai Surya Paloh dan NasDem sebaiknya mengungkapkan siapa sosok yang mendesak Jokowi mengeluarkan NasDem dari koalisi. Jika Paloh berani membuka sosok tersebut, maka partai-partai koalisi Jokowi tidak akan saling berburuk sangka.
"Untuk menghindari buruk sangka dan tuduh-menuduh sesama koalisi pemerintahan Jokowi, maka sebaiknya Pak Surya Paloh atau pihak NasDem saja yang mengungkapkan secara terbuka ke publik, siapa yang mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan NasDem dari koalisi," imbuhnya.
Sementara partai koalisi Jokowi lain, Gerindra mengaku belum mendengar terkait hal itu. Gerindra menyerahkan urusan koalisi ke Jokowi.
"Pertama, kami belum mendengar isu tersebut yang sampai ke kami, ya," kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).
Dasco mengatakan, persoalan koalisi pemerintahan diserahkan kepada Jokowi. Menurut Dasco, urusan koalisi sepenuhnya tergantung keputusan presiden.
"Tetapi masalah koalisi itu baik kemudian terutama kesepakatan di pemerintah itu adalah prerogatif presiden. Jadi saya pikir ya itu tergantung presidenlah itu," imbuhnya.
Baca PDIP yang menilai NasDem sedang bicara ke diri sendiri di halaman selanjutnya
PDIP: NasDem Sedang Bicara ke Diri Sendiri
Terkait hal tersebut, PDIP juga angkat bicara. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai NasDem sedang 'bertarung' dengan dirinya sendiri.
"Kami lebih melihat NasDem sedang berdialektika dengan dirinya sendiri," kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).
Menurut Hendrawan, keputusan Surya Paloh dan NasDem menyangkut masa depan partai melalui pemikiran yang panjang. Salah satu keputusan NasDem terbaru menyongsong 2024 adalah mencapreskan Anies Baswedan.
"Sebuah pilihan penting, seperti dikatakan Bang Surya Paloh, diambil melalui perenungan dan refleksi yang panjang. Kami menghargai hal tersebut," ujarnya.
Analisis Pakar terkait Pernyataan Paloh
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Paloh tengah membalas pernyataan 'biru lepas dari kabinet'. Pernyataan itu sebelumnya dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Sepertinya Surya Paloh merespons balik pernyataan Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) beberapa waktu lalu yang menyebut biru lepas dari kabinet. Publik meyakini bahwa yang disebut biru oleh Hasto secara semantik merujuk pada NasDem gara-gara dukung Anies dianggap keluar barisan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).
Dia mengatakan, NasDem dinilai sudah tak sejalan dengan pemerintah karena mengusung Anies Baswedan. Terlebih, salah satu politikus NasDem bicara soal Anies sebagai antitesa Jokowi.
"Padahal dari segi loyalitas dan totalitas, NasDem sampai saat ini cukup patuh dengan Jokowi. Tak pernah sedikitpun protes apalagi merongrong dari dalam," ujar Adi.
Dia mengatakan manuver NasDem mengusung Anies untuk Pilpres 2024 membuat hubungan dengan partai-partai di koalisi pemerintah memanas. Terutama, dengan kader-kader dan petinggi PDIP yang sering terlibat silat lidah.
"Sejak Hasto menyindir biru lepas dari kabinet lalu muncul spekulasi liar soal desakan reshuffle kabinet yang mengarah pada zigzag politik NasDem soal 2024," ucapnya.
"Tapi NasDem membela diri soal reshuffle urusan presiden, bukan urusan yang lain. NasDem juga mengeklaim sampai saat ini sangat loyal dengan Jokowi. Bagi NasDem, pihak-pihak yang bicara reshuffle atau biru lepas dari kabinet sangat berdasar," imbuhnya.
