.webp)
Surat edaran dari SMPN 6 Ponorogo mendadak jadi sorotan. Surat edaran itu berisi poin-poin yang dirasa oleh wali murid sangat memberatkan.
Berikut isi surat edaran tersebut,
Kami beritahukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik Kelas VIII bahwa musyawarah antara Komite Sekolah dengan Wali Peserta Didik Kelas VII pada hari Sabtu, Oktober 2022 di Aula SMP Negeri 6 Ponorogo menghasilkan kesepakatan sbb.:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Setiap siswa sanggup membayar dana peningkatan mutu sebesar Rp. 100.000,00 setiap bulannya.
2. Setiap siswa sanggup membayar dana Sukarela sebesar Rp. 1.500.000,00. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid HOS. Cokroaminoto SMP Negeri 6 Ponorogo tahap ke-2.
3. Setiap siswa sanggup membayar dana pengadaan air minum Aqua untuk minum anak setiap harinya di sekolah sebesar Rp. 16.000,00 setiap bulannya.
4. Kesepakatan poin 1 dan 3 tersebut diatas juga berlaku untuk siswa Kelas VIII dan IX SMP Negeri 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023.
5. Pembayaran Dana Peningkatan Mutu dan Dana Sukarela ke BANK RASUNA. Sedangkan pembayaran dana pengadaan air minum Aqua kepada Ibu Dyah Kumalasari, S.Pd.
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan banyak terimakasih,".
Salah satu wali murid SMPN 6 Ponorogo yang engan disebut namanya mengatakan dia awalnya terkejut mendapatkan surat edaran tersebut. Pasalnya, di poin 2 tertulis iuran sukarela untuk pembangunan masjid Rp 1,5 juta per siswa serta ada dana pengadaan air minum Rp 16 ribu per bulan per siswa.
"Menjadi pertanyaan, kalimatnya sukarela tapi ditentukan nilainya. Kalau namanya sukarela, suka dan rela, tidak ada ketentuan nilai. Ini banyak yang keberatan tapi semua tidak berani ngomong karena khawatir anaknya, nilai akademis anaknya gimana, mental anaknya gimana," tutur wali murid tersebut kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Menurut dia, saat masuk kelas 1, anaknya sudah ditarik biaya uang gedung untuk menunjang fasilitas sekolah senilai Rp 1,5 juta. Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui ada tarikan lagi senilai Rp 1,5 juta.
"Dulu waktu kelas 1, anak kita dikenakan biaya uang gedung menunjang fasilitas pendidikan agar lebih bagus, ya kita bayar. Terus kita terkejut kok ada lagi uang untuk pembangunan masjid Rp 1,5 juta," terang wali murid tersebut.
Wali murid ini menambahkan memang awal masuk sekolah tatap muka sempat ada pertemuan wali murid dengan sekolah. Namun saat itu hanya satu arah, dijelaskan untuk kebaikan sekolah, peningkatan mutu serta ada iuran tambahan.
"Tanpa ada diskusi ya, menentukan itu. Langsung pengambilan keputusan," papar dia.
Wali murid ini pun menegaskan sebenarnya banyak wali murid lain yang merasa keberatan membayar. Namun karena rasa takut anaknya diintimidasi di sekolah atau dikucilkan oleh guru, maka menjadi kekhawatiran tersendiri.
"Memang banyak wali murid yang takut, artinya takut ya dibayar. Karena khawatir anaknya jadi korban intimidasi secara verbal atau gimana ya. Mungkin ada pihak guru yang menyinyiri atau yg lainnya pasti ada. Menjadi kekhawatiran para wali murid. Harapannya dunia pendidikan tidak seperti ini," pungkas dia.
(dpe/iwd)
