.webp)
Sejumlah kader NasDem di beberapa provinsi menyatakan mundur setelah partai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Namun, hal itu tidak berlaku di Jawa Timur. NasDem Jatim mengeklaim seluruh kader sangat solid dan tidak ada yang mundur setelah Anies ditetapkan sebagai capres oleh DPP.
"Sampai hari ini belum ada yang menyatakan secara tertulis perihal pengunduran keanggotaan dari NasDem dan mengembalikan KTA (kartu tanda anggota) NasDem," kata Awey kepada detikJatim, Jumat (7/10/2022).
Awey menegaskan, jika Ketum Umum NasDem Surya Paloh sudah menentukan, semua kader harus bisa menerima dan mengesampingkan ego masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya kemudian membeberkan ada kader yang berbeda pendapat sejak awal penetapan Anies capres. Namun, mau tidak mau kader tersebut harus menerima keputusan DPP.
"Kalau berbeda pendapat dari sejak awal itu hal wajar. Itulah esensi berdemokrasi. Akan tetapi kalau keputusan bulat sudah diambil, maka suka atau tidak suka, ya harus bisa menerimanya. Taat dan patuh pada mekanisme yang sudah kita sepakati bersama," ujarnya.
"Bayangkan sebuah organisasi, ketika terjadi keputusan tertinggi melalui mekanisme partai, lalu ada yang tidak suka karena harapan dan atau keinginan dia pribadi tidak membuahkan keputusan lantas marah, kecewa, dan kemudian keluar atau pindah partai. Kalau seperti itu adanya mau dibawa kemana organisasi seperti ini," sambungnya.
Awey mengungkapkan, sejauh ini belum ada kader NasDem di Jatim, baik secara lisan atau tertulis, yang mundur usai pencapresan Anies.
"Baik secara tertulis maupun secara lisan, saya belum mendengarkannya. Sampai detik ini belum ada," tegasnya.
Lantas bagaimana dengan kader di Jatim yang tidak setuju dengan pencapresan Anies melalui NasDem? Awey menjawab hal itu adalah sebuah kewajaran.
"Saya hanya sampaikan, kalaupun ada perbedaan terhadap pencalonan di awal itu adalah hal yang wajar. Kami kan sudah lewati semua mekanisme yang ada dari awal, nama-nama capres yang muncul kan bukan top bottom, akan tetapi dilalui bottom up," jelasnya.
"Di mana masing-masing DPD Kota/Kabupaten mengusulkan tiga nama. Lalu diteruskan ke DPW provinsi dan kemudian dibawa ke DPP, mengerucut tiga nama. Dari tiga nama kemudian kami menyerahkan mandat kepada Ketum untuk menentukannya dengan segala pertimbangan politis dan strategis. Itu kami serahkan kepada Ketum lewat mekanisme yang ada," lanjutnya.
Mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, keputusan Ketum mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Semua kader harus mematuhinya.
"Berarti kalau sudah sampai ketum tentukan, ya semua pihak harus bisa menerima dong dan tidak bicara maunya pribadi-pribadi lagi. Kalau mereka (kader) memahami alur mekanisme yang ada tentunya harus bisa terima," tandasnya.
(hil/dte)
