.webp)
Stok vaksin meningitis di sejumlah daerah mengalami kelangkaan. Imbasnya, sejumlah jemaah umrah gagal berangkat karena belum mendapatkan dosis vaksin meningitis. Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya agar hal ini terus terjadi.
"Ya, ini masalahnya itu kan ada dua. Masalah keharusan adanya meningitis jemaah yang masuk Saudi kan ada keharusan, kalau ada keharusan berarti harus dimeningitis, kalau tidak, tidak bisa masuk Saudi," kata Kiai Ma'ruf saat menghadiri Napak Tilas dan Peringatan Harlah ke -67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K- Sarbumusi) di Sidoarjo, Jumat (30/9/2022).
Ma'ruf mengaku tak ingin ada jemaah umrah yang gagal berangkat karena terkendala vaksin. Ia menyebut, pemerintah akan menyiapkan vaksin meningitis sesuai kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka kita harus menyiapkan meningitis itu sesuai kebutuhan. Ini yang harus kita bicarakan jangan sampai orang umrah terkendala oleh karena tidak ada meningitis," imbuhnya.
Tak hanya itu, Ma'ruf juga akan mengecek penyebab kelangkaan vaksin meningitis ini. Jika sudah diketahui penyebabnya, pemerintah akan membicarakan upaya selanjutnya.
"Nanti akan kita cek lagi kenapa. Kecuali misalnya di Saudi tidak lagi wajib. Kalau tidak wajib lagi divaksin meningitis, orang tanpa divaksin harus ke sana. Ini yang harus jelas apakah kewajiban itu masih ada. Kalau tidak ada, tidak masalah. Kalau ada, kita harus mengadakan, karena kalau tidak terkendala. Saya kira itu, nanti akan saya bicarakan," tukasnya.
Salah satu daerah yang mengalami kelangkaan vaksin meningitis adalah Surabaya. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan sejumlah jemaah umrah dari Surabaya terpaksa gagal berangkat akibat kehabisan vaksin meningitis. Ia telah mengirim surat ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, ia meminta segera ada suplai vaksin ke Kota Pahlawan.
"Kita sudah beri surat ke Kemenkes, dinkes juga sudah mengontak ke sana. Kemarin saya juga menyampaikan kepada tenaga ahlinya atau staf ahlinya Kemenkes," kata Eri kepada wartawan, Kamis (29/9).
(hil/dte)
