.webp)
Wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 mengemuka. Wacana ini disebut-sebut telah disetujui oleh Prabowo sendiri.
Wacana ini pertama kali digerakkan dan digulirkan sejumlah kader dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Pasal yang akan menghadang wacana ini juga tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Wacana ini bukan isapan jempol semata. Sebab dibenarkan Ghea Giasty Italiane, inisiator gerakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi. Ghea bahkan mengaku telah bergerilya menemui beberapa orang dekat Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada mereka, Ghea menyampaikan usulannya untuk menduetkan Menteri Pertahanan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024. Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai wakilnya.
Menurut Ghea, orang-orang dekat Prabowo yang juga petinggi Partai Gerindra merespons positif usulan tersebut. Usulan ini disebut dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Jumat, 8 Agustus lalu.
"Kalau dari pihak Pak Prabowo sih, selagi itu baik dan memang itu keinginan masyarakat, beliau sih oke-oke saja," kata Ghea seperti dilansir dari detikX, Kamis (22/9/2022).
Ditanya siapa orang orang dekat Prabowo yang dia ajak bicara. Ghea enggan menyebut nama. Namun ia memastikan bahwa orang-orang itu merupakan perwakilan Prabowo.
"Saya belum bisa sebut nama. Yang pasti perwakilan beliau," ujar kata Ghea.
Gerakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi sendiri merupakan organisasi yang diinisiasi oleh segelintir kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Gerakan ini dideklarasikan pada Sabtu, 15 Januari lalu, di Jet Ski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, serta telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada April 2022.
Anak-anak Banteng dan Garuda ini bergerak 'di bawah tanah' untuk melobi beberapa orang dekat Prabowo dan Jokowi. Pendekatan dilakukan dalam beberapa kesempatan. Bukan hanya dalam Rapimnas Gerindra, tetapi juga saat acara musyawarah rakyat (musra) relawan Pro Jokowi (Projo) di Bandung pada Ahad, 28 Agustus 2022.
Dalam acara tersebut, Ghea mengklaim juga sudah berbicara dengan orang dekat Jokowi terkait gagasan menduetkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Prabowo.
"Untuk orang Istana, baik dari pihak Pak Jokowi, baik dari pihak Pak Prabowo, mereka sudah tahu ada gerakan masyarakat seperti ini," jelas Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi ini.
Untuk memuluskan rencana ini, Sekber Prabowo-Jokowi berencana mengajukan judicial review Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Beleid ini, pada intinya, melarang presiden atau wakil presiden dua periode-baik berturut-turut maupun tidak-kembali mencalonkan diri pada jabatan yang sama.
Diktum itu dianggap bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa presiden dan wakil presiden boleh dipilih sekali lagi untuk jabatan yang sama setelah masa jabatannya berakhir.
Kedua pasal ini dinilai masih ambigu karena seolah-olah tidak ada tafsir letterlijk yang melarang atau membolehkan presiden atau wakil presiden dua periode untuk mencalonkan diri lagi pada jabatan berbeda. Misalnya mantan wakil presiden mencalonkan diri sebagai presiden atau sebaliknya. "Jadi tujuan kami ya meminta kepastian hukum saja," tandas Ghea.
Gagasan dari kader-kader muda PDI Perjuangan dan Gerindra ini ternyata mendapatkan sambutan positif dari barisan pendukung Jokowi. Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengaku bakal membuka peluang membahas wacana ini dalam musra Projo yang digelar di 34 provinsi se-Indonesia.
Dalam acara ini, kata Budi, segala kemungkinan untuk Pemilu 2024 bakal dibahas, termasuk soal Jokowi tiga periode. "Semuanya dibuka. Demokrasi kan boleh, namanya wacana, kan," kata Budi.
Budi berdalih bahwa soal Pilpres 2024 adalah sepenuhnya hak rakyat. Jika rakyat menghendaki Jokowi menjadi wakil presiden, itu sah-sah saja selama masih diizinkan oleh konstitusi. Namun Budi mengaku tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mendukung atau tidak wacana ini.
"Seperti perintah Pak Jokowi untuk ojo kesusu. Kami memandang wacana Jokowi sebagai wapres Prabowo itu maknanya wapres Prabowo itu adalah sosok yang di-endorse atau direkomendasikan Pak Jokowi," tegas Budi.
Barisan pendukung Jokowi lainnya, Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, juga memberikan pandangan senada. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Dono Prasetyo mengatakan, pada prinsipnya, Seknas Jokowi hanya bisa berpegang teguh pada konstitusi. Selama konstitusi mengizinkan, kata Dono, wacana ini biarkan saja terus berkembang dan tidak dapat dilarang.
Keputusan apakah nantinya akan mendukung Jokowi maju sebagai cawapres, kata Dono, Seknas Jokowi masih akan melihat siapa pasangannya terlebih dahulu. Meski sudah santer kabar bahwa Jokowi bakal diduetkan dengan Prabowo, pihaknya memilih terlebih dahulu menunggu sikap Jokowi terkait wacana ini.
"Kita lihat juga konstelasinya seperti apa. Kita tidak bisa sekarang ini mendukung atau tidak mendukung," kata Dono.
