Gubernur Khofifah Salurkan Program Pengendalian Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM

Pemprov Jawa Timur menggelontorkan anggaran Rp 257 miliar untuk mengendalikan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawanasa menyalurkan dan memastikan anggaran ini tepat sasaran saat berkunjung di Pasar Murah Kantor Samsat Jember.

"Jadi Ini bagian dari pelaksanaan program pengendalian dampak inflasi dan kenaikan BBM. Dengan ini, Pemprov Jawa Timur menyiapkan (anggaran) Rp 257 miliar. Adanya anggaran ini dirasa perlu," kata Khofifah, Minggu (18/9/2022).

Penggelontoran anggaran dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga, meski pemerintah pusat melakukan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. Nantinya, anggaran itu akan disebar dalam banyak program. Salah satunya, pemberian bantuan bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total Rp 2,4 miliar.

"Jadi ASPD ini untuk penyandang disabilitas berat. Disabilitas berat ini dengan 2 kategori (kekurangan yang dialami). Namun pada dasarnya mereka sudah mendapatkan asistensi dari Pemprov per bulan Rp 300 ribu selama ini. Tapi kita tambahkan Rp 600 ribu, untuk dua kali proses pencairan. Yakni September dan November," ungkapnya.

"Harapan kita, keluarga yang harus memberikan perawatan pada penyandang disabilitas berat. Bisa tersupport oleh bantuan sosial ASPD ini," sambungnya.

Kemudian, kata Khofifah, ada program bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi atau ojek konvensional maupun online. Dengan total bantuan mencapai Rp 14,562 miliar.

"Ojol sebagian besar di Surabaya Raya. Tapi kita sedang menyisir juga di daerah-daerah. Seperti di Jember hari ini," katanya.

Selanjutnya, mantan Menteri Sosial RI ini menyebut, ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp. 64,147 miliar.

Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro dengan total Rp 18 miliar.

"Tadi ada kira-kira 24 ribu pelaku UMKM. Tapi pada dasarnya adalah pelaku usaha mikro, itu yang dapat bantuan Rp 600 ribu. Dari program pengendalian dampak inflasi dan kenaikan BBM. Jadi ada dua, pelaku usaha mikro, dan pelaku usaha ultra mikro. Tapi yang kita sampaikan ini Ultra Mikro. Dari zakat produktif dua pintu. Pertama dari BUMD. Tapi ini biasanya juga dari Baznas. Jadi pintu-pintu yang mungkinkan bisa memberikan penguatan pada bantalan ekonomi dan sosial. Bersama-sama kita akan coba maksimalkan," bebernya.

Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi nelayan dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 Miliar. "Kemudian untuk nelayan, saya besok InsyaAllah ke Puger (Jember)," ucapnya.

Untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga secara kontinyu menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Dengan total anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.

Dengan harapan adanya pasar murah ini, juga bisa memberikan referensi kepada seluruh pelaku usaha. Untuk secara bersama menjaga jalannya roda perekonomian di Jawa Timur.

"Kalaupun hari ini kita lakukan di sini (Jember). Saya berharap, BUMN dan BUMD di Jember (juga) bisa melakukan (giat sama Pasar Murah) ini secara lebih kontinyu. Kemudian operasi pasar ini akan dilakukan setiap Senin pagi di 25 pasar yang menjadi sampling BPS. Di Jember ada 4 pasar yang jadi sampling BPS. Untuk Pemprov juga akan melakukan," ungkapnya.

"Tentu saya berharap, masing-masing kabupaten/kota. Akan melakukan intervensi operasi pasar di pasar yang menjadi sampling BPS itu," imbuhnya.

Tak hanya itu, ada pula Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele. Dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar. Juga Pasar Pangan Murah di 20 lokasi, dengan total anggaran sebesar Rp 600 juta.

Selanjutnya, untuk subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar, serta subsidi penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.

Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga, dengan total bantuan sebesar Rp 80 miliar. Serta Bantuan Token Listrik dengan total bantuan sebesar Rp 5,85 miliar.

"Memang kita harus membangun sinergi semua pihak, provinsi dan kabupaten/kota. Juga kemudian BUMN, BUMD, dan CSR dari Private Sector (perusahaan swasta). Bersama-sama kita harus memberikan penguatan daya beli masyarakat supaya kenaikan BBM ini tidak memberikan dampak serius bagi daya beli masyarakat. Karena kalau daya beli turun, maka inflasi naik," tuturnya.

"Jadi kira-kira (itu tadi) adalah hal-hal yang bisa memberikan akses lebih mudah dan murah. Untuk bisa memberikan stabilisasi kekuatan daya beli masyarakat akibat dampak dari kemungkinan inflasi dan kenaikan BBM," tandasnya.