.webp)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM. Program perlindungan sosial ini senilai Rp 257 Miliar. Dengan program perlindungan sosial ini, Gubernur Jatim berharap daya beli masyarakat tetap tinggi.
Khofifah meminta bupati/wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jatim," kata Khofifah, Sabtu (17/9/2022).
Khofifah mengatakan jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten kota.
"Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat," jelasnya.
"Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial," imbuhnya.
Khofifah juga menyampaikan kepada para bupati/wali kota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0.
"Dan sekali lagi kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Sekali lagi kami mohon bupati/wali kota supaya proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kemiskinan tetap dapat kita turunkan" katanya.
"Terima kasih semuanya mudah-mudahan seluruh prestasi yang sudah kita capai dengan ikhtiar yang luar biasa akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Jawa Timur dan bagi kemajuan kabupaten kota seluruh Jawa Timur," imbuhnya.
Dana Rp 257 Miliar yang dianggarkan Pemprov Jatim untuk bansos diturunkan ke masyarakat dalam beberapa program.
Rinciannya terdiri dari pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang, untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 Miliar.
Kemudian, Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 Miliar.
Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 Miliar. Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Di mana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,- dengan total bantuan sebesar Rp 18 Miliar.
Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Di mana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 Miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan operasi pasar di 5 Bakorwil dan 25 pasar rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 Miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Di mana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga).
Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan total bantuan senilai Rp 3 Miliar. Selain itu juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp. 600 Juta.
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 Miliar.
Selain itu juga akan diberikan subsidi penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 Miliar. Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp 80 Miliar.
(dpe/sun)
