.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buka suara soal antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Khofifah memastikan stok masih aman hingga 31 Oktober 2026.
Data tersebut, kata Khofifah didapatkan usai berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga. Di mana, Pertamina menjamin stok BBM secara umum sampai 31 Oktober tercatat aman. Namun, kondisi itu perlu diikuti dengan distribusi yang sesuai kebutuhan di setiap wilayah agar pasokan dapat diterima masyarakat secara proporsional.
"Pemprov Jatim sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, mulai dari persoalan antrean panjang di Jember, kemudian Bondowoso, hingga Malang. Berdasarkan data stok dari Pertamina, sebetulnya tercatat aman," ujar Khofifah dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, dalam koordinasi tersebut pihaknya memperoleh informasi bahwa kapal pengangkut BBM impor telah merapat di Pelabuhan Tanjung Perak.
Sementara itu, kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober. Informasi tersebut menjadi salah satu bagian dari kordinasi dan pemantauan pemerintah terhadap kesinambungan pasokan BBM di Jawa Timur.
Meski demikian, Khofifah menekankan bahwa ketersediaan stok secara umum harus diimbangi dengan distribusi yang tepat hingga ke setiap SPBU. Menurutnya, penyaluran BBM perlu mengacu pada data kebutuhan masing-masing wilayah sehingga pasokan dapat menjangkau masyarakat sesuai proporsi.
"Harapan kita, masing-masing SPBU di Jawa Timur mendistribusikan BBM sesuai proporsi. Kebutuhan itu sebenarnya sudah ada datanya di Pertamina. Jadi, mari kita bersama-sama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai porsinya," katanya.
Dalam koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, Khofifah juga memperoleh penjelasan bahwa pasokan ke sejumlah SPBU di Malang bahkan telah melampaui kuota yang tercatat.
Karena itu, apabila antrean panjang masih terjadi, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, baik dari sisi distribusi maupun perkembangan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi tersebut menjadi penting karena Kota Malang memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan sekaligus tujuan wisata. Mobilitas mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat pada periode tertentu dapat memengaruhi kebutuhan bahan bakar.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga perlu terus mencermati pola konsumsi dan memastikan penyesuaian pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual.
Selain memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan, Khofifah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Ia mengingatkan, pembelian dalam jumlah tidak wajar justru berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat masyarakat lain yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari.
"Kita harus menghindari panic buying. Apalagi jika ada indikasi membeli menggunakan tangki yang lebih besar, kemudian BBM-nya disedot atau dijual kembali di jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, Khofifah mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian, termasuk Kapolda Jawa Timur dan Kapolri. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan sekaligus mendukung upaya menjaga kelancaran distribusi di lapangan.
Khofifah secara khusus menekankan agar masyarakat yang membutuhkan Pertalite maupun solar tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
Berdasarkan data yang disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam koordinasi tersebut, pasokan Pertamax hingga 31 Oktober diperkirakan melebihi kebutuhan, sedangkan Pertalite dan solar diperkirakan mencukupi sesuai alokasi yang telah tercatat.
Meski demikian, apabila antrean panjang masih ditemukan, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga perlu terus mengevaluasi penyebabnya. Peningkatan kebutuhan pada waktu tertentu juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan pasokan agar distribusi tetap sejalan dengan dinamika aktivitas masyarakat.
"Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, distribusi harus dikawal, data kebutuhan harus menjadi dasar, dan kita bersama-sama mencegah adanya pembelian berlebihan maupun penyelewengan di lapangan," ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan, kelancaran pasokan BBM membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, hingga masyarakat. Distribusi yang berbasis data, pengawasan yang berjalan baik, serta perilaku pembelian yang wajar menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan bahan bakar dapat terpenuhi secara merata.
"Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, upaya tersebut sejalan dengan semangat Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, yakni memastikan pelayanan dan kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di berbagai daerah," pungkasnya.
