.webp)
Menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi, PKS Sidoarjo menggelar aksi Flash Mob di Monomen Jayandaru, sekitar Alun-alun Sidoarjo. Aksi ini diikuti ratusan anggota dan simpatisan PKS.
Dalam kesempatan ini, mereka menyampaikan penolakan kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, hal ini hanya memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.
"Kenaikan harga BBM ini adalah pukulan bagi masyarakat. Faktanya kita memang baru saja beranjak untuk bersama bangkit dari kondisi yang diakibatkan pandemi, dan kenaikan harga BBM ini harus diakui sangat berpotensi memperlambat pemulihannya," kata Ketua DPD PKS Sidoarjo, Deny Haryanto, Sabtu (10/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sidoarjo ini memaparkan angka-angka yang menunjukkan dampak pandemi. Di mana data tahun lalu menunjukkan pengangguran di Sidoarjo adalah terbesar se-Jawa Timur dengan angka di atas 10%, setelah sebelumnya hanya di kisaran 4%.
"Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 triliun, yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi pun sudah beranjak naik. Ditambah, penyaluran Bansos ataupun BLT juga masih berpotensi carut-marut dan bahkan dapat berpotensi konflik sosial," jelas Deny.
Dalam aksi Flash Mob, DPD PKS Sidoarjo juga membacakan pernyataan sikap dan seruan. Mereka meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS Sidoarjo juga mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kemudian poin ketiga, meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan. Lalu, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terakhir, PKS Sidoarjo meminta Jokowi melakukan efisiensi terhadap APBN dengan men-stop pos-pos yang tidak prioritas seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini untuk mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk rakyat.
"Demikian pernyataan sikap dan seruan DPD PKS Kabupaten Sidoarjo, kami meminta pemerintah pusat memiliki empati dengan fakta kesulitan yang dihadapi masyarakat dan tidak membuat rakyat semakin susah," pungkas Deny.
(hil/dte)
