Cara Pemkab Malang Optimalkan Capaian PBB

Malang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mengoptimalkan pelayanan pajak di seluruh pelosok desa lewat Bapenda menyapa warga. Selain memudahkan masyarakat pedesaan yang ingin berkonsultasi dan membayar pajak khususnya PBB, terobosan ini sekaligus memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak.

Bapenda menyapa warga ini menjadi program utama mendongkrak perolehan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Malang.

"Bapenda menyapa warga desa dijalankan, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan harapan mengajak masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara disela program Bapenda Menyapa warga di Balai Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Selasa (30/8/2022).

Made Arya mengungkapkan, banyak hal yang dilakukan terkait kehadiran Bapenda ke desa-desa. Selain verifikasi, proses validasi terkait PBB yang tidak sesuai SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

"Kita memang ada target kenaikan pajak yang signifikan tahun ini, khususnya pajak PBB. Kita mencari cara bagaimana target dapat tercapai. Salah satunya melalui program Bapenda menyapa warga ini," ungkap Made.

Seperti apa program Bapeda Menyapa Warga? Pemerintah Kabupaten Malang, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pengurangan PBB 2022 hingga 60 persen melalui cek E-SPPT anda pada di https://sipanji.id atau dapatkan di kantor desa dan kelurahan terdekat.

Sedangkan jenis permohonan pengajuan PBB P2 perorangan atau kolektif, meliputi pembetulan SPPT, mutasi objek subjek pajak, keberatan pajak terhutang, pembatalan SPPT, pengurangan denda administrasi, salinan SPPT, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SK NJOP) dan Pendaftaran Objek Baru.

Sementara melalui sistem online, masyarakat bisa mengakses laman online sipanji.id. Lewat sipanji.id, warga juga bisa mengajukan PBB secara online meliputi perubahan nama, pembetulan SPPT, dan SPLIT PBB.

Made berharap masyarakat bisa mengetahui tata cara proses pajak PBB agar sampai ke desa-desa.

"Sehingga kita bisa melihat bahwa berapa sebenarnya jumlah potensi pajak PBB di desa-desa. Kita juga lakukan validasi seperti di Desa Rejoyoso, Bantur, hari ini. Dan salah satu bentuk kegiatan ini yang paling penting adalah, mendekatkan Dispenda dengan masyarakat," harapnya.

Made mengaku, Bapenda Menyapa Warga, ia inisiasi karena sejauh ini, banyak mendapatkan keluhan masyarakat dimana mereka punya sertifikat tapi tidak sama dengan SPPT.

"Dari sini kemudian kami lakukan verifikasi dan validasi. Kami berupaya membuat satu sistem untuk merubah itu. Sehingga ketemulah lewat online sipanji.id, kami bisa merubah pembetulan salah nama, salah alamat pada hari itu juga. Asalkan mereka (masyarakat) membawa sertifikat yang asli, KK, KTP dan ada surat pernyataan dari desa kami bisa langsung rubah SPPT nya," akunya.

Made menjelaskan, dengan terobosan ini tidak perlu waktu lama asalkan syarat-syarat yang dibutuhkan lengkap. "Hari itu juga kita bisa merubah SPPT-nya dan langsung bisa membayar ke Bank Jatim yang kami hadirkan hari ini," terangnya.

Masih kata Made, selain validasi, Bapeda Menyapa Warga juga melakukan proses verifikasi.

"Contohnya di Kecamatan Bantur ini saja, ada 32 ribu SPPT, nah itu harus kita datangi desa, kami kroscekkan datanya. Sehingga kedepan datanya lebih valid karena sudah basedata. Dari situ nanti sudah kelihatan, berapa sih jumlah SPPTnya dan berapa yang tidak terbayar, benar benar real database nya meski nanti ada tambahan SPPT baru yang masuk," paparnya.

Made menambahkan, dari 378 desa di Kabupaten Malang, Bapenda Menyapa Warga di Balai Desa Rejoyoso, Bantur, merupakan yang ke delapan kalinya.

"Harapan kami di 2023 minimal database ini 50 persen sudah valid. Karena kita juga butuh waktu untuk melakukan validasi di setiap desa," ucapnya.

Menurut Made, pembenahan terus dilakukan agar program Bapenda Menyapa Warga bisa berjalan maksimal. Selain mengaungkan program ini hingga pelosok pedesaan.