Biang Macet Perempatan Gedangan Sidoarjo yang Tak Kunjung Teratasi

Pandangan Pengamat Transportasi

Dr Dadang Suprianto Kepala Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sidoarjo mengamini masalah yang disebut Fery itu merupakan biang kemacetan di Perempatan Gedangan.

Ia menjelaskan, kewenangan di Perempatan Gedangan itu saling beririsan. Ada jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan jalan provinsi yang merupakan kewenangan Pemprov.

"Sekarang saja sebetulnya kalau Pemerintah Provinsi mau mengelola simpang itu dengan baik, fase-nya itu ditambah lah, ditingkatkan. Eksisting kan hanya 2 fase (2 lajur), kemudian terlawan (saling bertemu) semua itu pergerakan (kendaraannya)," ujarnya kepada detikJatim, Selasa (16/8/2022).

Terutama, kata dia, lebar jalan di kawasan Jalan Raya Sukodono. Meski sudah ada pelebaran di kaki-kaki simpang tersebut, menurutnya itu belum cukup. Bila hal itu dibiarkan terus, ekor kemacetan akan selalu panjang.

"Ya pasti nanti impact-nya terhadap tundaan panjang (antrean kendaraan), terutama dari Surabaya ke arah Sukodono itu. Sekarang ini di kaki-kaki simpang itu sebelah barat sudah dilebarkan hanya yang sisi timur menuju ke arah sidoarjo itu yang memang belum," ujarnya.

Tundaan atau antrean kendaraan itu pun sudah pasti berdampak pada arus lalu lintas di jalan nasional arah ke Sidoarjo. Kemacetan pun semakin menjadi-jadi.

Tidak hanya soal lebar jalan, Dadang juga membenarkan tentang kendaraan berat yang bercampur dengan kendaraan ringan di sepanjang Jalan Sidoarjo-Surabaya itu berdampak besar pada kemacetan.

"Memang kendaraan berat berat bercampur kendaraan ringan ini ya sudah itu kan juga apalagi sekarang kendaraan berat ini cukup banyak frekuensinya. Itu pasti berpengaruh sekali. Luar biasa itu impact-nya terhadap lalu lintas. Luar biasa." ujarnya.

Regulasi seperti mengatur jam keluar masuk truk di jalan nasional, menurutnya saat ini juga sudah tidak bisa diterapkan. Karena memang lokasi pergudangan maupun industri memang bersinggungan langsung dengan jalan.

"Akhirnya ya sudah, regulasi apa lagi yang harus diterapkan? Harusnya, ya, memang pergudangannya saja yang diarahkan ke arah luar (dari jalan nasional gedangan). Supaya nanti kendaraan yang ada di perkotaan itu tidak terpengaruh," katanya.

Sebetulnya, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan lokasi pergudangan seperti SIER di dekat kawasan Lingkar Timur. Seharusnya, lokasi industri dan pergudangan yang ada sudah bergeser ke sana.

"Seperti Rungkut SIER itu sehingga tidak lagi bersinggungan dengan kendaraan pribadi. Tapi entah kenapa tidak jalan. Harusnya ada penekanan dari provinsi dan nasional, industri tidak boleh berada di daerah dengan lalu lintas padat seperti itu," ujarnya.

Menurutnya, masalah kendaraan berat itu yang berkaitan dengan relokasi industri dan pergudangan itu perlu dipikirkan pemerintah dan dijalankan. Selama ini, wacana pemindahan itu telah tenggelam.

"Itu memang belum ada kajian lagi antara pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat. Cuma kalau ada kajian di Bappeda Sidoarjo itu saya menyuarakan atas nama Masyarakat Transportasi di Sidoarjo. Kalau kajian resmi memang belum ada," ujarnya.