Kenapa Denda PLN untuk Dokter Surabaya Capai Rp 80 Juta? Begini Rumusnya

Tim detikJatim - detikJatim
Rabu, 10 Agu 2022 20:05 WIB
Kabel jumper yang membuat dokter di Surabaya dapat surat cinta denda Rp 80 juta dari PLN
Petugas PLN menunjukkan kabel jumper yang ditemukan di meteran listrik rumah seorang dokter di Surabaya hingga didenda Rp 80 juta. (Foto: Istimewa/dok PLN UID Jatim)
Surabaya -

Seorang dokter di Surabaya harus membayar denda PLN karena ditemukan kabel jumper di meteran listrik. Meskipun merasa tak pernah mengutak-atik meteran listrik, sang dokter tetap didenda Rp 80 juta. Bagaimana rumus hitung-hitungan denda tersebut?

Ialah dr Maitra D. Wen, Sp.And (K), MClinEmbryol seorang dokter di sebuah RS pelat merah di Mojokerto yang dikenai denda fantastis itu. Mau tak mau ia harus membayar bila tak ingin aliran listrik di rumahnya dicabut PLN.

Kepada detikJatim dr Maitra mengaku dirinya sudah menanyakan kepada petugas PLN perihal nominal denda itu. Pertanyaan itu dia lontarkan saat petugas PLN bersama polisi ramai-ramai datang ke rumahnya di kawasan Surabaya Barat.

"Jadi kalau dari penjelasan yang saya dapat, denda Rp 80 juta itu adalah rumus peraturan Direksi PLN tahun 2016. Denda itu berlaku sama sejak peraturan itu ada," jelas dr Maitra kepada detikJatim, Rabu (10/8/2022).

Mengenai rumus yang diterapkan itu, dr Maitra juga mendapatkan penjelasan dari petugas.

"Dendanya itu sebesar 9 bulan dikalikan pemakaian full 24 jam, dikalikan kWh, dikalikan daya yang dipakai. Jadi daya semakin besar dendanya semakin besar," ujarnya.

dr Maitra memang menaikkan daya listrik rumahnya menjadi 7.700 VA. Sebab, sebelumnya listrik di rumahnya sering jeglek alias mati secara mendadak.

"Saya memang naikkan daya karena jeglek terus listriknya. Ini yang saya nilai nggak adil, setelah naik daya tagihan saya ikut naik, lho. Saya juga tidak pernah terlambat membayar sampai listrik diputus," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim Anas Febrian menanggapi hitung-hitungan tersebut. Dia mengamini pernyataan dr Maitra bahwa denda memang sudah sesuai dengan peratutan yang ada.

"Nah, untuk penerapan tarif (denda) Rp 80 juta itu memang sudah sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan pemerintah. Jadi kenapa kok besar sekali? Karena memang tarif daya pelanggan itu memengaruhi perhitungan. Jadi kalau daya semakin tinggi, tagihan susulannya (denda) akan semakin besar," katanya.

Dia juga membenarkan tentang regulasi internal yang mengatur tentang rumus perhitungan denda itu. Yakni Peraturan Direktur PLN yang dikeluarkan pada 2016.

"Intinya benar ada aturan internal PLN. Yakni peraturan 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Peraturan Direksi PLN itu merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari Permen ESDM 27/2017 yang mengatur ttg P2TL dan Tagihan Susulan," ujarnya.

Rumus penghitungan denda itu juga termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b pada peraturan ESDM 27/2017. Berikut ini penjelasan tentang rumus penghitungan denda atas pelanggaran golongan II (PII) tersebut.

Denda atau Tagihan Susulan (TS) untuk Pelanggaran Golongan II (P II) itu adalah 9 (bulan) x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik.

Anas menjelaskan, denda sebesar itu diterapkan karena petugas menemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan yang berpotensi membuat negara tidak menerima pendapatan yang seharusnya.

Duduk perkara dokter kena denda PLN hingga Rp 80 juta. Baca di halaman selanjutnya.