Wabup Minta Kanwil BPN Jatim Bantu Atasi Semua Sengketa Tanah di Blitar

Nurcholis Maarif - detikJatim
Selasa, 02 Agu 2022 20:44 WIB
Wabup Blitar di Kantor Kanwil BPN Jatim
Foto: Pemkab Blitar
Jakarta -

Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mendesak agar semua persoalan sengketa tanah di Kabupaten Blitar diselesaikan. Hal itu diungkapkannya saat diundang Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dalam pertemuan dengan beberapa pihak terkait sengketa tanah Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar di Surabaya.

"Awalnya hanya membahas soal tanah Desa Gadungan di Kecamatan Gandusari, tapi sekalian saja saya bahas semua sengketa tanah di Kabupaten Blitar," ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Lebih lanjut orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengungkapkan pertemuan itu dihadiri pihak Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari; BPN Kabupaten Blitar; pihak swasta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Dinas Perkim dan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

"Semula rapatnya tegang dan pembahasan hanya clar-clear aja, antara pemegang HGU dan warga. Tapi kenyataannya di bawah masih banyak masalah dan saya (Pemkab Blitar) yang terus didemo warga," ungkapnya.

Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini pun minta Kepala Kanwil BPN Jatim agar ikut menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Kabupaten Blitar, terutama yang terjadi di akar rumput.

"Jangan hanya clar-clear saja, saya minta Pak Kanwil BPN Jatim juga memfasilitasi penyelesaian semua masalah tanah di Kabupaten Blitar. Karena kondisi di bawah memang ruwet, diduga juga ada mafia tanah yang bermain," tandas Rahmat.

Rahmat juga membeberkan adanya beberapa modus yang mengakibatkan keruwetan masalah tanah di Kabupaten Blitar. "Misalnya pengajuan sertifikat hanya pinjam nama warga desa, nanti diambil alih lagi oleh PT pemegang HGU atau diperjualbelikan. Kan jadi ruwet dan tidak kunjung selesai, maka saya minta BPN baik provinsi maupun kabupaten untuk bisa membantu segera menyelesaikannya," tegasnya.

Ia menjelaskan saat ini sesuai dengan informasi yang dihimpun, setidaknya ada 7 lokasi sengketa tanah di Kabupaten Blitar. Kebanyakan terkait sengketa tanah redistribusi antara penggarap lahan dengan pihak pemegang HGU dan pihak yang mengklaim memiliki sertifikat.

Terkait embung untuk pengairan di Desa Gadungan yang dikeluhkan warga, kalau memang diperlukan tanahnya, Rahmat mempersilakan warga mengajukan surat pada Perhutani selaku pemilik lahan. Hal ini agar dicarikan lokasi lain untuk pembangunan embung baru.
"Karena keberadaan embung juga sangat penting untuk bidang pertanian dan peternakan, sebagai penopang PAD terbesar di Kabupaten Blitar," ungkap Rahmat.

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini juga memastikan siap hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa tanah di Kabupaten Blitar.

"Ayo segera dibahas dan diselesaikan sesuai aturan yang ada, jangan hanya menuntut hak 20 persen dari HGU saja. Harus dilihat apakah HGU-nya masih berlaku atau tidak, saya siap hadir di kecamatan atau desa," pungkasnya.



Simak Video "Sidang Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir Akhirnya Digelar Lagi"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ega)