.webp)
Rencana sterilisasi jalur rel Stasiun Kotalama-Jagalan terus bergulir. PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memberi uang pembongkaran sebesar Rp 250 ribu kepada warga yang rumahnya terdampak
"Rencananya kami akan memberikan uang bongkar kepada warga terdampak," ujar Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif kepada wartawan usai menghadiri dengar pendapat di DPRD Kota Malang, Rabu (29/6/2022).
Luqman mengaku, biaya uang bongkar yang akan diberikan kepada warga terdampak senilai Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen. Sementara uang bongkar untuk bangunan nonpermanen akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per meter perseginya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan kopensasi, tapi uang bongkar. Yakni Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 200 ribu untuk nonpermanen," aku Luqman.
Pemberian uang bongkar ini akan disosialisasikan oleh tim yang dibentuk dari berbagai unsur kepada warga terdampak. Luqman menegaskan, PT KAI sudah bersurat kepada berbagai unsur yang nantinya terlibat dalam tim sosialisasi itu.
"Progres sekarang pembentukan tim yang terdiri dari beberapa unsur. Mudah-mudahan secepatnya (terbentuk). KAI sudah kirim surat ke masing-masing instansi untuk tugaskan 1 personel sebagai bagian dari tim," tegasnya.
Luqman menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah DPRD Kota Malang untuk membantu sosialisasi strerilisasi jalur rel kereta api dari Stasiun Kotalama-Jagalan. Dari sisi sosial, jalur tersebut sangat membahayakan bagi warga yang tinggal di sekitar jalur rel kereta.
Data sementara, setidaknya ada 301 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak sterilisasi jalur rel sepanjang Stasiun Kotalama-Jagalan-Depo Pertamina. Sesuai rencana, PT KAI akan membersihkan bangunan atau kegiatan radius enam meter di sisi kanan-kiri jalur rel sepanjang kurang lebih 1,3 kilometer itu.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menambahkan, keselamatan menjadi hal terpenting dari rencana yang akan dijalankan oleh PT KAI. Dewan akan mengusulkan warga terdampak dapat ditampung di Rusunawa milik Pemkot Malang yang berada di kawasan Tlogowaru. Akan tetapi, tawaran itu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam dan akan mengedepankan aspirasi dari warga terdampak.
"Yang jelas, kami harapkan untuk mengedepankan aspek kemanusiaan dan sementara disampaikan masyarakat menganggap terlalu mendadak. Kami akan sampaikan kepada tim bisa dilakukan setelah Agustus nanti," kata Made.
(dte/dte)
