Siasat Wali Kota Eri Atasi Penghapusan Tenaga Honorer di Surabaya

Esti Widiyana - detikJatim
Rabu, 15 Jun 2022 12:43 WIB
tenaga honorer surabaya dihapus
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan SE penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Penghapusan tenaga honorer berpotensi menambah jumlah pengangguran. Kebijakan itu direspons Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Eri tidak ingin angka pengangguran di Kota Pahlawan bertambah akibat kebijakan itu. Oleh karena itu, ia mengupayakan,jika tenaga honorer dihapus, mereka akan tetap bisa bekerja kontrak sesuai dengan pekerjaannya.

"Sebenarnya ketika diberlakukan dari kementerian ada penghapusan honorer, maka kami lakukan. Surabaya ini butuh untuk tenaga penyapuan, pengerukan saluran, tenaga survei. Nanti kami katakan bahwa mereka akan dikontrak sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan lagi tenaga kontrak, tapi tenaga survei dan lainnya," kata Eri kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).

Kini, Pemkot Surabaya tengah menghitung nilainya dan berkoordinasi dengan MenPan-RB. Ia berupaya, agar tenaga survei dan penyapuan tetap diperbolehkan karena sangat dibutuhkan pemkot.

"Kalau kami tidak mungkin setiap hari survei, berarti ada pendapatan sebesar UMK. Kami tetap akan memohon tenaga survei, penyapuan tetap diperbolehkan. Sehingga satu, Surabaya akan tetap terjaga pelayanan publiknya, termasuk nanti layanan KTP dan kebersihannya. Kedua, adalah ketika masih ada kontrak, jangan sampai ketika kami lepas nanti menjadi pengangguran. Nah ini yang harus diperhatikan betul," jelasnya.

Eri tidak ingin penghapusan honorer ini justru menambah pengangguran dan menjadi beban Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, pekerjaan untuk warga harus tetap dijaga dan dipertahankan.

"Bukan pertahankan honorernya, tapi bergeraknya secara survei itu berapa hari. Kalau saya secara pribadi bagaimanapun mereka adalah keluarga saya di Kota Surabaya. Salah satu untuk mencegah pengangguran adalah pekerjaan," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengatakan, bahwa petugas di lapangan banyak. Seperti petugas penyapuan sekitar 1.000 lebih.

"Lah kalau ndak ada, kan surabaya nggak karuan kotornya nanti. Nanti pelayanan kami berubah. Makanya, tadi saya sampaikan kalau administrasi termasuk honorer, tapi apakah ini (penyapuan) termasuk administrasi, nanti kami diskusikan," tambahnya.

"Kalau guru juga sama, kami ada PPPK, ada 470 setelah itu 410. Sebenarnya begini, kalau itu sudah ada PPPK, maka jumlah guru kan sudah terpenuhi. Umpamanya dulu 1.000, terus tenaga kontraknya kita ada 500 atau 1.000, ternyata sudah dipenuhi 470 dan 410, berarti 880 umpamanya, maka tidak boleh lagi ada seribu. Artinya kan 880 yang ada," tukas Eri.



Simak Video "Sambut Baik detikjatim, Ini Harapan Walkot Surabaya"
[Gambas:Video 20detik]
(dte/dte)