.webp)
Warga Gresik Kota Baru (GKB) resah dengan keberadaan juru parkir (Jukir). Warga beranggapan jukir tersebut berada di tempat yang tidak seharusnya ditarik parkir. Seperti di tempat pedagang kaki lima hingga gerai ATM.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi merespon hal tersebut. Dia mengatakan bahwa persoalan parkir di Gresik memang rumit. Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik menargetkan pendapatan untuk tahun ini sebesar Rp 9 miliar.
"Kenapa saya bilang ruwet (rumit), karena target yang dipatok Dishub tahun ini adalah Rp 9 miliar. Karena tahun kemarin, parkir Dishub mendapatkan 5 Miliar. Ada kenaikan 1 miliar dari tahun sebelumnya," kata Hamdi kepada detikJatim, Kamis (26/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hamdi menilai, target sebesar Rp 9 M sangat mudah didapatkan. Sebab, ada ratusan titik parkir di wilayah Gresik.
"Saya rasa, target 9 Miliar itu sangat mudah. Karena wilayah Gresik itu sangat luas dan titik parkir sekarang itu sudah sangat banyak, sekitar 115 kalau nggak salah, pokoknya 100 lebih yang dikelola oleh temen-temen Dishub," kata Hamdi.
Fraksi dari Partai PKB itu menambahkan, penambahan titik parkir itu harus digarap dengan benar oleh Pemkab Gresik. Misalnya parkir yang berada di Pasar Gresik dengan ramainya kendaraan di sana.
"Apalagi yang ada di GKB, sekarang di sana setiap jengkal saja ada jukir. Yang jadi pertanyaan, uang itu kemana? Sedangkan setiap orang yang beli rokok, minuman atau pentol yang mungkin hanya berhenti 3 menit, mereka kenakan tarif parkir. Kan banyak penghasilan PAD (pendapatan anggaran daerah) dari parkir ini," tambah Hamdi.
Menurut dia, para jukir di Kabupaten Gresik tidak mendapatkan gaji, melainkan sistem bagi hasil. Padahal pihak DPRD Gresik meminta agar seluruh jukir diberi gaji difasilitasi dengan BPJS. Agar jika terjadi sesuatu, sudah bisa ditangggung.
"Jadi ini bisa menekan oknum yang melakukan kebocoran atau kecurangan. Apalagi, kita sudah punya sistem parkir elektronik yang menghabiskan dana sekitar 2 sampai 5 miliar. Dan nyatanya tidak berfungsi atau tidak di gunakan," kata Hamdi.
DPRD Kabupaten Gresik hingga saat ini akan mengevaluasi terkait parkir di Kabupaten Gresik. Serta menunggu penjelasan Pemkab Gresik terkait hal tersebut.
"Kami akan evaluasi kembali, yang jelas kami ingin duduk kembali membahas persoalan parkir yang menjadikan warga Gresik resah," kata Hamdi.
(hse/fat)
