.webp)
Demonstrasi 11 April berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim), Senin (11/4/2022). Berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, ulama, hingga santri sama-sama turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi melawan oligarki. Mayoritas tuntutan utama mereka adalah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Di beberapa daerah, unjuk rasa berlangsung damai dan tertib. Namun, di daerah lainnya, demo juga diwarnai kericuhan hingga menyebabkan pedemo terluka.
Berikut rangkuman demonstrasi 11 April 2022 di beberapa daerah di Jatim yang dirangkum tim detikJatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Mahasiswa Banyuwangi tuntut harga minyak goreng dan BBM turun
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM lintas kampus di Banyuwangi berdemonstrasi di Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka meminta harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) diturunkan.
Salah seorang orator menyebutkan naiknya harga Pertamax tidak hanya berdampak pada orang-orang berduit. Naiknya harga Pertamax juga diiringi dengan kelangkaan Pertalite.
"Rakyat ini kurang perhatian. Kami sebagai mahasiswa, sebagai agen of change tidak akan tinggal diam. Kami ingin aspirasi kami diterima," kata salah satu perwakilan mahasiswa, Aris Rahmatullah.
Demonstrasi di Banyuwangi berlangsung dengan damai dan lancar. Polisi sempat membagikan bunga kepada para mahasiswa.
2. Mahasiswa dari 15 kampus di Jombang usung 3 tuntutan
Mahasiswa dari 15 kampus yang tergabung dalam Ikatan BEM Mahasiswa Kabupaten Jombang (IKABEMJO) turun ke jalan untuk membawa pesan tegas. Mereka berjalan kaki dari Bundaran Ringin Contong menuju kantor DPRD Kabupaten Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim.
Mereka berorasi secara bergiliran sembari membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Aksi puluhan mahasiswa ini mendapat penjagaan dari polisi.
3. GMNI Malang sampaikan aspirasi di depan gedung DPRD dan balai kota
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi yang dipusatkan di depan gedung DPRD dan balai kota. Aksi diawali dengan longmarch menuju depan Balai Kota Malang yang bersebelahan dengan gedung DPRD.
Sambil membawa poster-poster kritikan terhadap rezim Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara damai.
Ketua DPC GMNI Malang yang juga menjadi korlap aksi, Alan Landi merinci beberapa tuntutan yang dibawa mahasiswa. Pertama terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax, kedua kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan, dan ketiga menolak penundaan Pemilu 2024.
"Kami menolak penundaan pemilu, karena konstitusi sudah mengatur pesta demokrasi digelar lima tahun sekali dan wajib untuk dilaksanakan," tegas Alan.
4. HMI Blitar jalan mundur ke gedung DPRD sebagai simbol mundurnya demokrasi di Indonesia
Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Blitar menggelar aksi jalan mundur menuju gedung DPRD Kota Blitar. Gerakan tersebut merupakan simbol mundurnya demokrasi Indonesia dengan menjebloskan rakyat ke masalah ekonomi krusial.
Massa HMI dibatasi tali rafia merah berjalan mundur dengan satu komando. Sambil membawa bendera HMI, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan "Jalan Mundur Demokrasi!!!."
"Maaf bapak ibu dosen, hari ini kami izin tidak masuk kampus. Kami harus berjuang, berjalan mundur untuk mundurnya demokrasi negeri ini," kata salah seorang orator perempuan.
Di antara materi orasi adalah tuntutan massa ingin dewan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat untuk menurunkan harga minyak dan BBM dan menjamin ketersediaan stok pangan. Di sela tuntutan itu, massa juga meneriakkan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
5. Kiai, santri, dan mahasiswa Sampang kompak tolak presiden 3 periode
Di Kabupaten Sampang, sejumlah massa yang terdiri dari kiai, santri, hingga mahasiswa mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka sama-sama menolak wacana presiden menjabat 3 periode.
Koordinator aksi, KH. Yahya Hamiduddin mengatakan, aspirasi yang mereka sampaikan merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. " Intinya kami menolak wacana jabatan presiden 3 periode ataupun diperpanjang apapun bentuknya" tegas Yahya.
Sedangkan 50 mahasiswa gabungan dari BEM se-Kabupaten Sampang juga menyampaikan aspirasi serupa. Mereka berharap anggota DPRD Kabupaten Sampang bisa meneruskan tuntutan hingga terdengar ke pusat.
"Kami meminta anggota dewan menyikapi isu penundaan pemilu agar segera selesai," teriak Korlap Aksi, Rohmat Hidayat saat berorasi.
 Demo mahasiswa di bangkalan. (foto: Kamaluddin) Foto: Kamaluddin |
6. Mahasiswa Lumajang sempat adu mulut dengan pimpinan DPRD
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan BEM Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang menggelar demonstrasi 11 April di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang. Dalam tuntutannya, mereka menolak rencana penundaan pemilu dan kanaikan harga BBM.
"Tuntutan kami menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode, serta penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM " ujar Korlap aksi, Dani Febri kepada detikJatim.
Demo ini sempat diwarnai adu mulut antara mahasiswa dengan wakil ketua DPRD Lumajang Oktafiyani saat proses audiensi. Mahasiswa ingin bertemu dengan Ketua DPRD, namun Oktafiyani mengatakan jika ketua dewan sedang sakit. Adu mulut itu akhirnya bisa diselesaikan.
"Setelah kordinasi dengan pimpinan, mahasiswa kami terima dan dengarkan aspirasinya " ujar Oktafiyani.
7. Mahasiswa Bojonegoro kritisi Luhut sebagai sumber kerancuan iklim politik Indonesia
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam IMM-BEM PTM berunjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Bojonegoro. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk. Dengan lantang, demonstran meneriakkan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Demonstrasi juga diwarnai dengan pembakaran ban bekas, meski sejumlah aparat kepolisian sudah mengawal secara ketat.
"Menteri LBP (Luhut Binsar Panjdaitan) yang seharusnya bekerja malah menjadi sumber riuhnya kerancuan iklim politik di negeri ini. Seakan tak ada permasalahan di negeri kita, ia dan beberapa parpol menyebarkan wacana penundaan pemilu hingga presiden 3 periode sejak awal 2022," kata Ketua IMM Bojonegoro Arif Rahman Hakim.
8. Mahasiswa Bangkalan dipukul hingga berdarah, Kapolres minta maaf
Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung ke dalam Trunojoyo Bergerak turun ke jalan untuk menolak presiden 3 periode. Massa sempat memblokade akses masuk Suramadu di sisi Bangkalan sekitar 15 menit sebelum akhirnya bergeser ke Gedung DPRD.
Saat berada di Gedung DPRD, mahasiswa yang ingin merangsek masuk terlibat kericuhan dengan aparat keamanan. Alhasil, polisi berusaha membubarkan mahasiswa dengan semprotan air dari kendaraan water cannon. Sejumlah mahasiswa juga terluka setelah terkena pukulan polisi.
Atas kejadian itu, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menemui demonstran dan meminta maaf. Dia juga mempersilakan kepada demonstran yang merasa menjadi korban kekerasan agar melapor ke polisi.
"Silakan korban melaporkan aparat jika memang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kami sama-sama menyadari kondisi tadi memang memanas. Sehingga, anggota secara manusiawi bisa terpancing emosi, tidak terhindarkan," ucap Alith.
(dte/dte)
