.webp)
Ribuan driver ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (24/3/2022) pagi. Aksi ini juga diikuti sweeping ojol lain yang tidak bergabung dalam demo.
Humas Front Driver Ojek Online Anti Agregator (Frontal Jatim), Daniel Lukas Rorong mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan selama aksi unjuk rasa.
Tuntutan pertama yakni menghadirkan Menteri Perhubungan atau diwakili Dirjen Perhubungan Darat di Surabaya saat aksi untuk implementasi Peraturan Menteri nomor 12 dan KP 348.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan kedua menghadirkan aplikator pusat pemegang keputusan untuk dapat merubah tarif yakni tarif nett atau bersih yang diterima driver selaku mitra," imbuh Daniel, Kamis (24/3/2022).
Ketiga, para driver meminta ada evaluasi biaya tambahan yang diberlakukan oleh aplikasi saat ini dan mendorong pemerintah untuk meninjau dan menindak aplikasi baru yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Daniel menilai, tarif yang ditentukan aplikator ojol dirasa murah dan di bawah standar pemerintah saat ini. Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan para mitra atau driver di lapangan.
"Dikasih tarif Rp 6.400 bahkan ada yang dibawahnya. Ini melanggar PM 12 dan KP 348, aturan ini ibarat macan ompong, pemerintah membuat aturan tapi dilanggar jelas-jelas oleh aplikator dan pemerintah diem saja," ujarnya.
Daniel menyebut, ada 1000 lebih driver ojol se-Jatim yang mengikuti aksi itu. Mereka berasal dari Malang, Banyuwangi, Gresik, Tuban, Sidoarjo, hingga Surabaya.
Pantauan detikJatim, tampak sejumlah driver ojol mengenakan atribut aplikator masing-masing. Selain itu, ada juga yang mengendarai mobil dan truk dengan pengeras suara sebagai komando terdepan aksi massa.
Di sana, ada sejumlah petugas gabungan dari kepolisian yang disiagakan. Mulai dari Satlantas, Brimob, hingga Sat Sabhara Polrestabes Surabaya.
Sementara arus lalu lintas dari arah Selatan, yakni Bundaran Waru menuju Utara, atau Wonokromo sempat tersendat. Di perbatasan pintu masuk kota Surabaya, tepatnya di Bundaran Waru juga sempat terjadi kemacetan. Polisi juga melakukan buka tutup akses Jalan Frontage Ahmad Yani.
Usai menggelar aksi, perwakilan driver ojol yang demo melakukan mediasi di kantor Dishub Jatim. Selama 2 jam perwakilan ojol ditemui Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjenhubdar) Kemenhub, Budi Setyadi dan Kadishub Nyono.
Pertemuan itu dihadiri Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan beserta Ketua presidium Frontal Jatim Tito Achmad dan Humas Frontal Jatim, Daniel Lukas Rorong.
"Hasil mediasi ada beberapa permintaan dan sudah saya sampaikan perwakilan," kata Budi Setyadi kepada wartawan usai mediasi, Kamis (24/3/2022).
Dia mengaku terkait tarif barang aplikasi wewenang domain dari Menkominfo No 1 tahun 2012 tampaknya perlu disesuaikan dengan model bisnis dari yang ada saat ini. Seperti shopee, grabfood, dsb.
"Tadi perhitungan formula, memang ada beberapa hal yang mungkin diperlukan dengan kondisi yang ada," tambahnya.
Terkait beberapa aplikator baru yang tidak online dengan aplikasi, pihaknya sudah menyarankan agar yang melanggar Permen, kadishub provinsi dan teman-teman mitra lapor dilengkapi bukti menggunakan aplikasi.
"Misalnya, kalau tarifnya tidak sesuai lampiran itu bisa jadi bukti saya ke kominfo untuk bisa diblokir aplikasinya itu," tegasnya.
Jika nanti ada aplikator menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi, kata dia, pihaknya meminta bukti yang akan diserahkan ke kominfo agar bisa memberikan punishment.
"Kalau tarif kan sudah kita buat, ya saya kira tinggal pengawasan saja, makannya kalau ada aplikator menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi kita, saya mohon ada buktinya kasih ke saya, nanti akan bersurat dengan kominfo agar bisa memberikan punishment," jelas Budi.
Puas dengan penjelasan pihak dirjen, para driver ojol Surabaya demo yang menunggu hasil mediasi langsung membubarkan diri dengan tertib.
(hil/fat)
